BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya perlu dirancang secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga pemulihan dampak terhadap masyarakat. DPRD mendorong agar persoalan kesehatan, aktivitas sosial, dan perekonomian akibat kabut asap turut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI, Minggu (23/8/2026). Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif.
Menurut Khemal, kondisi geografis Palangka Raya yang memiliki kawasan lahan gambut membutuhkan strategi penanganan khusus. Karakteristik gambut yang mudah terbakar membuat upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika kebakaran sudah meluas.
“Kami membawa aspirasi dari Kota Palangka Raya dan menyampaikan agar di tingkat pemerintah bisa bersinergi dan saling mendukung dalam rangka penanganan kabut asap ini,” ujar Khemal.
Ia menilai, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk menekan risiko munculnya titik api. Warga perlu terus diingatkan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta menghindari tindakan lain yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan di kawasan rawan.
“Gambut itu mudah terbakar, di dalamnya berongga. Itulah sifat gambut,” katanya.
Selain memperkuat pencegahan, Khemal mengajak seluruh pihak menghargai upaya petugas dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan, terutama melalui media sosial.
“Tidak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan. Siapa pun yang sudah meluangkan waktu dan terlibat dalam penanganan karhutla, kita apresiasi dan banyak-banyak terima kasih,” tegasnya.
Khemal juga menyoroti pentingnya menyiapkan langkah pemulihan setelah kebakaran dan kabut asap terjadi. Menurutnya, dampak karhutla dapat meluas hingga mengganggu kesehatan warga, mobilitas masyarakat, serta kegiatan usaha yang bergantung pada aktivitas konsumen.
Ia menilai pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat dimanfaatkan untuk mempertimbangkan kebutuhan penanganan dampak karhutla dalam perencanaan anggaran. Dengan begitu, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik. Dampak karhutla terhadap kesehatan, mobilitas hingga perekonomian masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika kabut asap memburuk dan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, pelaku usaha berpotensi mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya jumlah pengunjung.
“Kalau masyarakat mau di rumah saja, artinya kunjungan ke tempat usaha berkurang, omzetnya juga berkurang,” tandasnya.
Karena itu, Khemal berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat memperkuat kerja sama dalam menghadapi ancaman karhutla. Pendekatan yang mencakup pencegahan, penanganan kebakaran, perlindungan kesehatan, serta pemulihan sosial-ekonomi dinilai penting agar dampak bencana tidak berkepanjangan.(Asp)