BALANGANEWS, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, menegaskan komitmennya untuk mengawal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menopang pembangunan infrastruktur di daerah, terkhusus di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal ini merespons keluhan sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Kalteng terkait penurunan signifikan dana transfer pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Syauqie usai menerima audiensi dari jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan di ruang Fraksi PAN DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, delegasi daerah memaparkan kondisi sulit akibat berkurangnya kucuran dana dari pusat yang menyebabkan tertundanya berbagai program prioritas.
Muhammad Syauqie menyatakan bahwa dirinya memahami betul hambatan yang dihadapi daerah saat ini. Menurutnya, penurunan dana transfer secara drastis membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kewalahan membiayai kebutuhan mendasar masyarakat.
“Saya memahami bahwa penurunan dana transfer membuat daerah kesulitan membiayai pembangunan, terutama infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, perumahan, dan pengendalian banjir. Karena itu, dukungan APBN sangat penting untuk proyek yang strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat, dengan catatan perencanaannya harus matang dan siap dijalankan,” ujar Syauqie.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini menyebutkan beberapa sektor krusial yang harus tetap berjalan meski di tengah keterbatasan fiskal, antara lain jalan penghubung, jembatan, irigasi, perumahan rakyat, drainase, hingga akses internet pedalaman.
Ia menekankan bahwa proyek-proyek strategis tersebut bisa saja ditarik ke pendanaan pusat (APBN) asalkan pemerintah daerah proaktif menyiapkan persyaratan teknis.
“Meski ada pengurangan dana, kami tetap mengawal anggaran agar kebutuhan daerah diperjuangkan secara adil. Infrastruktur penting bisa didukung APBN jika kesiapan teknis, dokumen perencanaan, dan perizinan sudah siap,” tambahnya.
Syauqie juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan program-program nasional yang ada di kementerian teknis.
Sebagai anggota Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, ia berjanji akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara daerah dan pusat.
“Saya akan mengawal aspirasi ini dalam pembahasan anggaran dengan mempertimbangkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat, sekaligus mendorong agar lebih banyak lagi program nasional dapat dirasakan manfaatnya di daerah,” tegas Syauqie.
Lebih lanjut, Syauqie berkomitmen untuk terus membawa hasil koordinasi ini ke dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait.
Hal ini diharapkan mampu memberikan napas baru bagi pembangunan di Kalimantan Tengah, sehingga keterbatasan dana transfer pusat tidak menjadi penghalang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan konektivitas wilayah di Bumi Tambun Bungai. (red)