BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Palangka Raya bersama dengan Jurusan Sosiologi Fakultas Fisip Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar ruang diskusi publik, Kamis (31/8/2023).
Acara tersebut membahas tentang Diskursus Penunjukan PJ Kepala Daerah Kota Palangka Raya 2023-2024 : Urgensi Peluang dan Tantangan, di Gedung Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya.
Ketua Umum BPC Hipmi Kota Palangka Raya Shehab Efendi menyampaikan, bahwa pembahasan meliputi aspek legalitas, tugas dan kewenangan, serta tantangan yang dihadapi oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Shehab, penunjukan PJ Kepala Daerah merupakan kebijakan yang harus dilakukan saat terjadi situasi darurat atau kekosongan kepemimpinan daerah.
“HIPMI berharap agar penunjukan PJ Kepala Daerah tetap memperhatikan aspek legalitas dan menjalankan tugasnya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya usai kegiatan.
Ia mengharapkan, diskusi publik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penunjukan PJ Kepala Daerah.
Adapun narasumber yang dihadirkan pada kesempatan itu adalah Ketua Forum Damang se-Kalteng Kardinal Tarung, Sekretaris GAMKI Setiawan dan Dosen Sosiologi UPR Dr. Ricky Zulfauzan.
Sementara itu, Ketua Forum Damang se-Kalteng Kardinal Tarung mengharapkan kepada stakeholder terkait terutama Kemendagri agar dipertimbangkan orang daerah sendiri yang disetujui sebagai menjabat Pj Kepala Daerah, karena lebih mengetahui sosial budaya setempat, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan sosial budaya setempat.
“Saya berharap semangat otonomi daerah agar dapat diwujudkan nyatakan dan dikobarkan agar diberikan kepercayaan kepada daerah, jangan diabaikan,” ungkapnya. (asp)
