BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI melaksanakan kegiatan Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Kalimantan, di Ballroom Bahalap Hotel Palangka Raya, Kamis (19/10/2023).
Kegiatan itu dibuka oleh Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum secara virtual, dah dihadiri oleh Pemerintah Daerah se-Kalimantan, Akademisi dan Pelaku Usaha. Forum tersebut membahas dan mendiskusikan tentang infrastruktur strategis apa saja yang akan dibangun terlebih dahulu untuk Provinsi Kalimantan.
“Secara substansial, FIW ini bertujuan untuk mendiskusikan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan lalu mendiskusikan tantangan, kendala, dan kesenjangan penyediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah dan usulan pembangunan infrastruktur strategis,” ucap Ervan.
Adapun pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, khususnya Prioritas Nasional, dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
Selain itu, pembangunan infrastruktur wilayah juga menjadi bagian dari rangkaian pengendalian pencapaian pembangunan infrastruktur nasional dan perencanaan pengembangan infrastruktur strategis nasional.
Dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur wilayah, dilakukan preliminary study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sektor pembangunan infrastruktur.
“Bagi kami, seluruh masukan yang dihasilkan dari FIW Kalimantan 2023 ini akan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempertajam perencanaan penyediaan infrastruktur kedepan,” ujar Ervan.
Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas mengadakan kegiatan Forum Infrastruktur Wilayah 2023 dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Pelaku Usaha.
“Forum ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan wilayah dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” imbuh Ervan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, H. Nuryakin yang hadir mewakili Gubernur menyampaikan, bahwa masih terdapat kendala dan permasalahan dalam bidang infrastruktur di wilayah Kalimantan terkhusus di Kalimantan Tengah.
“Antara lain permasalahan infrastruktur pelayanan dasar, seperti perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi, infrastruktur mendukung perekonomian dan konektivitas antar wilayah, infrastruktur telekomunikasi dan listrik,” sebutnya. (asp)
