BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dalam rangka evaluasi program dan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalteng menggelar pelatihan petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Fovere, Kota Palangka Raya pada 7-9 Desember 2023 ini diikuti sebanyak 13 (tiga belas) peserta dari Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Petugas Pendata Lapangan (PPL).
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro menyampaikan, bahwa dalam kerjasama ini OJK bersama BPS bermaksud untuk menyediakan data guna mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
“Survei SNLIK yang akan dilaksanakan pada 2024 akan berfokus pada responden Anggota Rumah Tangga (ART) berusia 15-79 tahun, yang dipilih secara representatif di 34 provinsi di Indonesia,” jelas Eko.
Provinsi Kalimantan Tengah sambungnya, terdapat 3 wilayah kabupaten yang akan menjadi sampel, diantaranya Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Murung Raya.
“Sampel Blok Sensus yang akan diambil sebanyak 9 BS per kabupaten, dengan total sampel rumah tangga sebanyak 270. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara tatap muka langsung menggunakan CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) dengan pelaksanaan lapangan mulai tanggal 9 Januari sampai dengan 5 Februari 2024,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Erwan Suryono menambahkan, bahwa Survei SNLIK 2024 ini dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi sekaligus pemetaan terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
“OJK melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) setiap 3 (tiga) tahun, yang dimulai sejak tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2016, 2019 dan 2022. Direncanakan ke depan akan dilakukan setiap tahun,” katanya.
Erwan menyebutkan, pada tanggal 20 November 2023 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2023 antara Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik tentang Persiapan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
“OJK dan Pemerintah berharap dengan adanya hasil survei dapat memberikan gambaran yang akurat terkait dengan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia khususnya yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga program kerja yang disusun dapat tepat sasaran dan berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (asp)
