BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Kegiatan Optimasi Lahan dan Pompanisasi di Provinsi Kalteng, di Bahalap Hotel Palangka Raya, Jumat (22/3/2024).
Gubernur Kalteng, yang hadir diwakili oleh Wagub, H. Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang menjadikan Provinsi Kalteng Lumbung Pangan Nasional melalui Program Upaya Khusus (Upsus) Optimasi Lahan dan Pompanisasi.
Wagub menjabarkan, dalam pelaksanaannya, Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan alokasi kegiatan yaitu Upsus Optimasi Lahan Rawa 2024 seluas 81.088 ha, perluasan area tanam melalui pompanisasi seluas 22.060 ha.
“Kemudian Program Tumpang Sisip (Tusip) antara sawit dengan padi gogo seluas 16.562 hektare,” ucapnya.
Wagub menambahkan, salah satu agenda strategis Presiden Joko Widodo adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan ke depan.
Menurutnya, kedaulatan pangan perlu dimulai dari swasembada pangan, yang secara bertahap diikuti peningkatan nilai tambah usaha pertanian.
“Salah satunya dengan peningkatan Indeks Pertanaman dan produktivitas sawah-sawah eksisting, melalui Program Upsus Optimasi Lahan dan Pompanisasi,” imbuhnya.
Wagub menuturkan, apa yang dilaksanakan hari ini semoga bisa memberikan daya dorong dan akselerasi terhadap percepatan upaya Optimasi Lahan dan Pompanisasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Sehingga pada akhirnya akan mendukung terwujudnya swasembada padi dan naiknya taraf kesejahteraan para petani,” pungkasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Budidaya Pascapanen Komoditas Perkebunan, Muhammad Syatar mengatakan, pertemuan rakor ini merupakan upaya akselerasi peningkatan beras Nasional melalui dua koridor strategis yaitu optimasi lahan rawa dan pompanisasi.
“Semenjak adanya turbulensi COVID-19 dan perang Uni Soviet dan Ukraina, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu kita harus segera mengantisipasi kontraksi kekurangan pangan,” ucapnya.
Syatar menyebut, 2-3 bulan ke depan adalah penentu apakah Indonesia bisa lolos dari krisis pangan atau tidak.
“Mari kita dorong mandiri pangan di Kalimantan Tengah agar menjadi daerah penopang pangan secara Nasional,” pungkasnya. (asp)
