BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Henry Yoseph, meminta pemerintah setempat, agar segera merealisasikan program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan menentukan lokasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Henry menekankan bahwa saat ini, khususnya di Kalteng, WPR untuk sejumlah daerah masih belum terealisasi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan hal ini dan menetapkan wilayah pertambangan dengan cermat.
“Perlu diketahui bahwa WPR ini merupakan salah satu bagian dari aspirasi masyarakat selama ini, dan merupakan dambaan akar rumput yang sangat diharapkan bisa direalisasi oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kalteng,” ucapnya, Senin (24/6/2024).
Henry mengungkapkan, bahwa akibat tidak adanya kejelasan mengenai WPR, banyak masyarakat yang terpaksa menambang dan mendulang emas di lahan masing-masing, meskipun ada kekhawatiran hal itu berbenturan dengan hukum.
“Masyarakat terpaksa melakukan ini karena usaha mereka, seperti karet dan rotan, dengan harga yang tidak stabil, belum mampu memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi. Sehingga mereka harus mencari usaha lain yaitu menambang emas, meskipun ada konsekuensi dari usaha itu,” tambahnya.
Oleh karena itu, Henry mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menetapkan WPR di sejumlah wilayah di Kalteng.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar proses perizinan dipermudah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.
“Beri ketenangan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya secara legal, bukan ilegal. Pemerintah harus dapat berpihak kepada masyarakat supaya mereka sejahtera. Kita ingin hal ini benar-benar menjadi perhatian serius,” tutupnya. (asp)
