BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Abdul Razak, menghadiri acara penyampaian pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), pada Senin (8/7/2024).
Acara ini merangkum penyerahan Laporan Hasil Pemerintah (LHP)-Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), serta penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Acara ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta sejumlah menteri dan tamu undangan lainnya.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, menyampaikan terima kasih kepada Presiden beserta jajarannya atas komitmen mereka dalam menguatkan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan tren yang positif. Sejak tahun 2016, laporan keuangan pemerintah pusat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadikan tahun ini sebagai tahun kedelapan berturut-turut.
“Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik,” jelas Isma Yatun.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menekankan bahwa memperoleh predikat atau opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah bukan merupakan sebuah prestasi, melainkan kewajiban.
Presiden menegaskan bahwa penggunaan APBN dan APBD harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab, mengingat APBN merupakan uang rakyat yang diaudit setiap tahun.
“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tegas Presiden Jokowi.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak, menyampaikan rasa syukur atas penilaian WTP yang secara konsisten diterima oleh Pemprov Kalteng dari BPK RI.
Ia menekankan bahwa penilaian ini merupakan hasil dari komitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas untuk kesejahteraan warga Kalimantan Tengah.
“Kita bersyukur Pemprov Kalteng selama ini selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan warga provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Razak. (asp)
