GAMKI Kalteng Tolak Proses Konferda Tak Sesuai Konstitusi

711e8b40 452f 4a14 Bda1 A7c9d5f2af99
Ketua DPD GAMKI Kalteng, Winda Natalia (tengah) bersama dengan jajaran pengurus GAMKI Kalteng periode 2021-2024. (ist)

BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Civitas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan klarifikasi resmi terkait dinamika internal organisasi.

Pernyataan ini disampaikan dalam rekaman video pers yang dilakukan di Jalan Jenjang, Palangka Raya, Selasa (6/8/2025).

Pernyataan resmi tersebut juga dihadiri oleh jajaran pengurus DPD GAMKI Kalteng masa bakti 2021–2024, termasuk Ketua DPD GAMKI periode tersebut, Winda Natalia.

Winda menegaskan bahwa klarifikasi ini bertujuan memberikan informasi yang utuh dan berimbang kepada publik atas dinamika yang terjadi belakangan ini di tubuh organisasi.

“Kami ingin menyampaikan klarifikasi dan penjelasan menyeluruh atas berbagai dinamika yang terjadi,” ujar Winda.

Sementara itu, Ketua DPD GAMKI Kalteng periode 2015-2018, Fitroni A. Putra, yang turut hadir, menyampaikan bahwa penolakan dari civitas GAMKI Kalteng tidak ditujukan kepada individu, tetapi pada proses yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi.

“Yang kami tolak adalah prosesnya yang cacat secara konstitusional, bukan orangnya. GAMKI Kalteng tidak sedang berkonflik dengan siapa pun secara personal,” tegas Fitroni.

Senada dengan itu, Henoch Renst Katoppo, Sekretaris DPD GAMKI Kalteng masa bakti 2021-2024, juga menyampaikan penolakan terhadap hasil Konferensi Daerah (Konferda) yang diinisiasi DPP GAMKI pada 24 Mei lalu.

Penolakan itu juga mencakup seluruh produk turunannya, termasuk rencana pelantikan pengurus hasil konferda tersebut.

Civitas GAMKI Kalteng menyatakan telah menyusun laporan komprehensif berisi kronologi dan penjelasan lengkap terkait dinamika organisasi yang tengah terjadi.

Dalam wawancara terpisah di luar pernyataan resmi, Winda Natalia kembali menekankan bahwa hubungan persaudaraan dalam tubuh GAMKI Kalteng selama ini terjalin baik, namun ia menyayangkan langkah DPP GAMKI yang dinilai bertentangan dengan semangat kebersamaan.

“Saya ingin menegaskan bahwa siapa pun berhak dan boleh menakhodai GAMKI Kalteng, namun harus melalui mekanisme yang benar dan konstitusional. Saya akan hantarkan dengan baik dan kami bersama civitas GAMKI Kalteng akan siapkan konferda yang sesuai dengan mekanisme yang benar,” tegasnya.

“Kami siap menerima dan mendukung siapa saja nantinya yang akan menakhkodai dan meneruskan pergerakan GAMKI ke depan,” tutup Winda. (asp)