BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menggelar Apel Siaga sebagai tanda kesiapan Sensus Ekonomi (SE) 2026, di halaman kantor BPS setempat, Kamis (9/4/2026).
Agenda nasional yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali ini bertujuan memotret profil ekonomi wilayah secara menyeluruh untuk menentukan arah kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Provinsi Kalteng, Agnes Widiastuti, menegaskan bahwa apel tersebut merupakan simbol kesiapan personel dalam menjalankan amanat negara untuk mencatat aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.
“Ini adalah momen untuk menunjukkan kesiapan kami BPS untuk melaksanakan amanat dari negara bagaimana kami akan mencatat ekonomi di setiap wilayah utama di Kalimantan Tengah,” ujar Agnes Widiastuti.
Hingga saat ini, BPS tengah mematangkan tahapan rekrutmen. Meski angka pastinya masih menunggu sinkronisasi data jumlah usaha, Agnes memperkirakan ribuan petugas akan dikerahkan ke lapangan.
“Perkiraannya se-wilayah Kalimantan Tengah sekitar 2.500-an petugas. Tapi belum tahu apakah bertambah atau berkurang karena tergantung usaha yang akan kita data. Kami sedang mengumpulkan informasi berapa usaha yang ada dari data berbagai kementerian, dinas, hingga data BPS sebelumnya,” jelasnya.
Agnes memaparkan bahwa teknis pendataan akan dilakukan melalui berbagai metode. Selain wawancara langsung oleh petugas yang telah dilatih secara berjenjang, pihaknya juga akan menerapkan metode blasting kuesioner elektronik untuk kategori usaha besar.
“Wawancara tidak dilakukan oleh petugas tapi oleh responden sendiri blasting melalui email yang ada di perusahaan itu,” tambahnya.
Pelaksanaan lapangan SE 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, yakni mulai Mei hingga Agustus 2026.
Agnes mengakui bahwa, tantangan terbesar dalam pendataan ini adalah durasi wawancara yang cukup lama karena banyaknya variabel data yang dibutuhkan, serta potensi penolakan dari responden.
Ia berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas dengan tangan terbuka serta memberikan informasi yang akurat mengenai jumlah produksi, tenaga kerja, hingga biaya operasional usaha.
“Saya minta masyarakat dan pelaku usaha menerima petugas, menjawab pertanyaan dengan jujur, sehingga datanya nanti akan kembali ke masyarakat juga bagaimana pemerintah menyusun kebijakan terkait informasi yang kami peroleh dari masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Agnes menegaskan bahwa data mentah hasil sensus akan diolah menjadi instrumen kebijakan bagi pemerintah untuk memajukan sektor-sektor strategis, seperti UMKM dan ekonomi kreatif.
“Jadi data kami akan kami kembalikan dalam bentuk kebijakan nanti pemerintah melaksanakan pembangunan untuk memajukan bagaimana UMKM, ekonomi kreatif, dan sebagainya,” pungkas Agnes. (asp)