BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah mendesak PT. Surya Kalimantan Sejati (SKS) yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalteng 1 di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas untuk membuka akses bagi masyarakat lokal yang ingin melintasi jalan dan jembatan di perusahaan tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon saat dikonfirmasi via Whatsapp, Minggu (20/6/2021) kemarin.
Menurutnya, keberadaan PT. SKS harus berpihak kepada masyarakat tidak hanya dari segi menyediakan sumber energi listrik, tetapi perusahaan juga harus mendukung kegiatan masyarakat yang ingin melintasi jalan dan jembatan di kawasan tersebut.
“Kami meminta agar perusahaan mengizinkan masyarakat lewat jalan dan jembatan tersebut. Kalau alasan keamanan karena ada aktivitas truk muatan batu-bara, tentu perusahaan bisa mencari cara atau alternatif bagi masyarakat agar tetap bisa lewat di situ. Karena jalan dan jembatan itu salah satu akses utama masyarakat sejak dulu,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gumas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, apabila PT. SKS bersikukuh tidak mengizinkan masyarakat ikut melintas di jalan dan jembatan yang diperuntukkan bagi angkutan batu-bara tersebut, maka pihak perusahaan wajib mencari solusi agar masyarakat bisa tetap melintas.
“Komisi II menekankan agar perusahaan bisa mencarikan solusi bagi warga agar bisa lewat di situ. Karena ini merupakan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada perusahaan. Kalau dirasa warga dapat mengganggu aktivitas truk angkutan batu-bara saat lewat di jalan dan jembatan tersebut, maka tolong buatkan jalan dan jembatan alternatif bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, berdasarkan informasi warga dan pengamatan Komisi II DPRD Kalteng di lapangan, warga saat ini harus menggunakan media transportasi air untuk melewati bagian bawah jembatan tersebut karena tidak bisa melewati jalan dan jembatan yang diportal oleh perusahaan.
“Pada intinya, kami berharap agar harapan masyarakat bisa didengar pimpinan perusahaan. Saran saya agar hal ini segera dicari solusi. Lakukan urung- rembuk dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” tandasnya.
Di lain pihak, bagian hubungan pemerintah dan masyarakat PT. SKS (PLTU Kalteng -1) Maulana Muhammad menjelaskan, saat ini masyarakat tidak diizinkan melewati jalan dan jembatan tersebut karena faktor keamanan. Sebab ada aktivitas truk muatan batu-bara yang keluar masuk ke areal PLTU Kalteng -1.
“Jalan dan jembatannya sempit, ada aktivitas truk-truk angkutan batu-bara karena faktor pertimbangan keamanan dan keselamatan, maka warga tidak diizinkan melintas di situ. Karena adanya permintaan terkait itu, nanti akan kami sampaikan ke pimpinan,” ungkapnya.
Berkaitan dengan pemeliharaan jalan negara yang dilewati mereka, dikatakannya bahwa pihaknya siap asalkan bersama-sama memperbaiki secara komprehensif.
“Untuk perbaikan jalan selama ini kami juga sudah membantu dan penanganan di spot-spot yang rusak. Namun karena hujan dan banjir kembali ada yang rusak lagi. Kami juga menyadari kalau persoalan jalan dan jembatan tersebut tidak dicarikan solusi bersama maka akan menjadi “bom” waktu di kemudian hari,” pungkasnya. (MMC Kalteng)
