BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri acara Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali, bertempat di Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (21/8/2021) kemarin.
Rakor Evaluasi PPKM ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan dihadiri pula secara virtual oleh para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.
Dalam kata pengantarnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.
“Rapat ini membahas evaluasi 2 minggu PPKM di luar Jawa Bali,” ungkap Menko Airlangga Hartarto.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga hadir menegaskan kepada para Kepala Daerah bersama Forkopimda untuk mendorong efektivitas pelaksanaan PPKM.
“Persoalannya hanya di masalah implementasi lapangan. Yang perlu sekali lagi, keberanian dan keseriusan dari rekan-rekan Kepala Daerah didukung oleh Forkopimda untuk di hulu ini betul-betul bisa berani mengambil langkah, untuk membatasi mobilitas maupun kerumunan dan pemakaian masker,” tegas Mendagri.
Ditambahkannya, kalau itu dilakukan, pasti angka konfirmasi akan turun, dan kalau angka konfirmasi turun, maka otomatis beban dari rumah sakit, BOR nya akan menurun.
“Dan kalau beban BOR menurun, otomatis masyarakat akan mendapatkan perawatan yang layak, sehingga angka kematian (Case Fatality Rate) juga akan bisa ditekan,” lanjut Mendagri menerangkan.
Menutup rakor ini, Menko Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden, untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya.
“Ini akan kami laporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan memberi arahan,” pungkas Menko Perekonomian.
Tampak hadir mendampingi Wagub Kalteng mengikuti rakor yaitu Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul dan Plt. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalteng Erlin Hardi. (rmi/MMC Kalteng)
