BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalteng menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 yang digelar di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Kamis (9/6/2022).
Acara ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalteng melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalteng, Katma F. Dirun dan dihadiri oleh Analisis Kebijakan Ahli Madya Badan Daerah Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Jonggi Tambunan serta Kepala Dinas Bappedalitbang Provinsi Kalteng yang diwakili oleh Kabid Litbang, Endy Anden.
Dalam kesempatan ini, Kabid Penelitian dan Pengembangan Endy Anden kepada awak media mengatakan, sosialisasi dan pelatihan ini diadakan untuk menggali inovasi daerah yang ada di Kalteng itu apa saja. Karena menurutnya, selama ini banyak inovasi daerah yang sudah dibikin tapi tidak tersampaikan.
“Sehingga masyarakat banyak yang belum tahu, apalagi didalam Departemen dalam Negeri Inovasi ini harus didaftarkan, ada penilaiannya, dan juga apabila nilainya bagus maka ada mendapatkan dana intensif untuk daerah,” ujarnya.
Menurutnya, di Kalteng sendiri sudah banyak inovasi yang dilakukan tetapi tidak tersampaikan atau tidak terdaftar. Karena Depdagri melalui Badan Daerah Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) ada rangkaiannya atau syaratnya untuk mendaftarkan inovasi tersebut, seperti imbuhnya, Inovasi tersebut sudah berjalan dua tahun dan lain sebagainya.
“Jadi ada syaratnya, nah itu yang kami sampaikan dan mengundang peserta dari OPD ini agar mereka yang bikin inovasi ini bisa tahu bahwa inovasi ini ada gunanya, ada manfaatnya dan peringkatnya,” tambahnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Analisis Kebijakan Ahli Madya Badan Daerah Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Jonggi Tambunan mengatakan, inovasi ini sudah menjadi kebijakan daerah masing-masing yang tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi inovasi ini dilakukan supaya bagaimana masyarakat bisa mudah, cepat, murah dan efektif untuk menerima pelayanan publik yang diberikan Pemerintah,” tambahnya. (asp)
