BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Menyikapi seleksi jabatan setingkat Direktur dan Kepala Biro di Otoritas Ibukota Negara Baru (IKN) atau di Ibukota Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim). Dimana tidak ada satupun keterwakilan orang Dayak yang di rekrut atau dipercaya menduduki beberapa jabatan strategis tersebut.
Selain itu juga, orang Dayak hanya bagaikan dijadikan penonton, sehingga itu membuat meradang sejumlah ormas Dayak, salah satunya Fordayak Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Fordayak Kota Palangka Raya, Rintis Santana juga menggugat sikap Otoritas Ibu Kota Nusantara yang tidak memperhatikan masyarakat Dayak tersebut.
“Kami Fordayak menggugat sikap otoritas IKN, yang selama ini kami nilai dan rasakan mereka ketika melihat orang Dayak hanya sebelah mata. Kami minta dan ingatkan agar jangan jadikan orang Dayak hanya sebagai penonton di daerah sendiri,” ucap Rintis dengan tegas, Kamis (12/1/2023).
Dikatakan Rintis, pihaknya mendukung statement atau pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, bahwa percuma IKN ada di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, kalau masyarakat atau orang Dayak hanya dijadikan penonton, tidak diberi kepercayaan apa-apa untuk mengisi beberapa jabatan di struktur pemerintah setempat.
“Kami mendukung Statement Sekjen MADN, percuma IKN di Kalimantan, kalau orang Dayak hanya dijadikan penonton. Kami juga mendesak Presiden dan pihak Otoritas IKN agar memperhatikan aspirasi orang Dayak, dan memberikan kepercayaan bagi orang Dayak di beberapa jabatan penting di IKN. Saat ini sudah banyak orang Dayak yang pintar atau memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” ucapnya.
Tambahnya, semenjak Otorita Ibu Kota Nusantara atau lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibentuk, tidak ada perhatian akan orang Dayak.
“Jabatan penting baik di tubuh TNI, Polri maupun jabatan di struktur pemerintah tidak ada penempatan orang Dayak di Otoritas IKN. Hal ini sangat mengecewakan, kami mendesak agar orang Dayak, termasuk ormas Dayak agar juga dilibatkan dalam berbagai aspek pembangunan, baik di pemerintahan, perekonomian UMKM, pertahanan keamanan dan pelestarian adat dan budaya,” tegasnya.
Ditegaskan Rintis, masyarakat Dayak sebagai penduduk lokal di lokasi IKN harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri. Oleh karena itu dia mengharapkan agar Otoritas IKN memberi kesempatan bagi orang Dayak di berbagai bidang pembangunan.
“Untuk itu, otorita IKN juga harus memberi kesempatan bagi orang Dayak dalam berbagai bidang pembangunan, serta mempersiapkan penduduk lokal dan membekali mereka dengan berbagai pelatihan yang akan dibutuhkan,” pungkasnya. (asp)
