BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo menerima audiensi dari Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas pemantauan dan melihat praktik baik atas penghormatan, pelaksanaan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Kalteng, Senin (20/3/2023).
Dari Komnas Disabilitas hadir Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan dan anggota Komnas Disabilitas, Fatimah Asri Mutmainnah.
Dalam kesempatan itu, Wagub mengatakan, Pemprov menyambut baik audiensi yang dilakukan Komnas Disablitas dalam rangka mencatat semua kendala serta mendiskusikan tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Kalteng.
“Melalui pertemuan ini, menandai semua tentang upaya-upaya terbaik bagaimana kita turut di dalam melindungi dan mengayomi kepada teman-teman penyandang disabilitas,” ucapnya.
Edy Pratowo membeberkan, Pemprov Kalteng melalui kegiatan atau program yang dijabarkan melalui SOPD masing-masing diharapkan bisa berperan aktif melibatkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas untuk berbuat lebih banyak.
Dicontohkan, Wagub seperti di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Gubernur Kalteng sangat intens sekali terkait dengan program kemandirian dalam rangka pemulihan ekonomi karena dampak dari Pandemi Covid-19 yang dirasakan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
Pada tahun 2022 lalu, tambahnya, Pemprov Kalteng memberikan bantuan produktif bagi 5.000 UMKM. Pada tahun 2023 ini, bantuan akan diberikan bagi 15.000 pelaku UMKM.
“Kita memiliki tujuan yang sama bagaimana melibatkan, mengayomi, melindungi, bahkan teman-teman disabilitas ini memiliki kesempatan yang sama untuk bisa tampil, berkreasi, berinovasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ruang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas yang mau berusaha, bangkit, dan mendapatkan kehidupan yang layak,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Disabilitas, Deka Kurniawan dalam sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi Pemprov Kalteng dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Kami melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi Dinas Ketenagakerjaan sudah bersiap-siap melaksanakan salah satu mandat Undang-Undang membentuk Unit Layanan Disabilitas/ULD yakni Unit Layanan Disabilitas Untuk Ketenagakerjaan yang sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, ini merupakan bagian-bagian yang sangat menggembirakan bagi kami,” imbuhnya. (asp)
