BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf mengatakan, pengelolaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja.
Namun juga itu menjadi tanggungjawab pihak lainnya, termasuk pihak swasta yang didistribusikan melalui penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pihak perusahaan melalui program CSR, secara nyata harus berperan, sekaligus memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kawasan permukiman kumuh,” katanya, Rabu, (29/3/2023).
Ia berharap pihak swasta melalui CSR membangun sarana prasarana taman, sedangkan pemerintah melakukan penataan kawasan kumuh. Sehingga terciptanya sebuah sinergitas antara pemerintah daerah setempat, dengan pihak swasta.
“Atau juga adanya pembagian peran, yang saling melengkapi satu sama lainnya. Terlebih banyak perusahaan yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam mendorong pembangunan daerah terutama dalam hal pengelolaan kawasan permukiman kumuh,” ungkap Politisi Golkar itu.
Ketika itu bisa dijalankan maka setidaknya dapat membantu pemerintah daerah setempat, dalam melakukan penghematan anggaran, terutama dalam upaya pengelolaan kawasan pemukiman kumuh. Tidak hanya itu, pihak swasta pun akan secara nyata terlihat berkontribusi membangun daerah. (oje)
