BALANGANEWS, PALANGKA RAYA -Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) HM Sriosako secara tegas memprotes keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tidak memperbolehkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dialihkan sementara untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.
Menurutnya, penanganan Covid-19 di Indonesia khususnya di Kalteng harus menjadi prioritas, mengingat saat ini tingkat penyebarannya dan angka masyarakat yang terpapar baik ODP maupun PDP terus mengalami peningkatan.
“Sekarang ini masalah Covid-19 telah masuk dalam situasi tanggap darurat. Seharusnya Pemerintah Pusat khususnya Mendagri mengambil keputusan agar anggaran untuk pelaksanaan Pilkada bisa dialihkan sementara untuk penanganan Covid-19, jangan malah tidak diperbolehkan untuk dialihkan,” kata Sriosako, saat dikonfirmasi, di gedung dewan, Kamis (30/4/2020).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak Kalteng tahun 2020 lebih besar 3 kali lipat dibandingkan anggaran pelasanaan pilkada tahun 2016 silam. Namun dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini, pilkada jelas tidak bisa dilaksankaan.
“Dengan situasi saat ini, tidak mungkin pilkada serentak Kalteng bisa dilaksanakan. Sehingga akan lebih baik apabila anggaran tersebut bisa dialihkan sementara untuk penanganan Covid-19, mengingat nilai dari anggaran tersebut lebih besar 3 kali lipat yaitu berkisar Rp500 miliar dibandingkan pilkada sebelumnya yang hanya berkisar 180 Milyar,” tegasnya.
Apabila Pilkada tidak dilaksanakan, sambungnya, seharusnya anggaran tersebut bisa segera dialihkan sementara , mengingat dari pelaksanaan pilkada tahun 2016 silam, hanya dengan anggaran Rp180 miliar, pesta demokrasi yang berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun sekali tersebut tetap bisa terlaksana dengan lancar.
“Dulu Pilkada Kalteng bisa tetap berjalan lancar hanya dengan anggaran Rp180 miliar. Apabila bercermin dari hal tersebut, seharusnya dengan anggaran yang lebih besar 3 kali lipat saat ini bisa saja dialokasikan sementara dan sekali lagi yang harus ditekankan adalah situasi pandemi saat ini. Sudah tanggap darurat dan memerlukan biaya penanganan yang besar, jadi kita minta Mendagri untuk merubah keputusannya agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk sementara waktu,” pungkas anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) ini mengakhiri.(ega)
