BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung sikap Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Kota Palangka Raya, yang tidak memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, pelaksanaan PSBB harus mempertimbangkan banyak hal, khususnya dampak terhadap masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hj Siti Nafsiah, dalam pesan WhatsApp nya, Rabu (27/5/2020) mengatakan, jika memang ada keinginan atau rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng yang meminta perpanjangan PSBB, Pemko dan DPRD Kota harus diberi tahu secara detail teknis alasan perpanjangan tersebut.
“Mestinya Pemko dan DPRD kan perlu diberi tahu detail teknis alasan perpanjangan PSBB yang Pemprov rekom kan. Bukan serta merta dan tetiba harus nurut diperpanjang, saya justru mendukung sikap Pemko dan DPRD kota,” kata Nafsiah.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, kalau memang ada rencana atau usulan perpanjangan PSBB Perlu juga dipertimbangkan aspek anggaran. Apakah ada bagian-bagian yang ditanggung Pemprov Kalteng atau kebijakan lalu.
“Perlu juga dipertimbangkan aspek anggaran, adakah yang ditanggung pemprov? Atau bagaimana? PSBB itu mudah, yang sulit biaya untuk PSBB nya,” tegas Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini.
Lebih lanjut, Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng, yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) ini menjelaskan, perpanjangan PSBB juga harus memperhatikan aspek kesehatan jiwa masyarakat. Pasalnya, bisa menyebabkan depresi berkepanjangan.
“Perpanjangan PSBB kan juga harus memperhatikan aspek kesehatan jiwa masyarakat. Bisa depresi berkepanjangan dan mati gila kalau terus disuruh tinggal dalam rumah. Manusia itu makhluk sosial, jadi tidak bisa dikurung terus menerus, ini pertimbangan penting bagi semua,” pungkasnya.
Dia juga mengharapkan agar Pemprov Kalteng dalam menerapkan kebijakannya, khususnya dalam penanganan Covid-19 ini bisa berkoordinasi dengan baik bersama pemerintah kabupaten/kota termasuk DPRD nya. Hal ini sangat penting agar penanganan Covid-19 ini bisa berjalan dengan optimal. (ega)
