BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di wilayah setempat tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan nasional serta dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz mengatakan, ketahanan sektor jasa keuangan tercermin dari tetap terjaganya fungsi intermediasi, kualitas pembiayaan, serta aktivitas industri jasa keuangan dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Kondisi tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi daerah, terutama di tengah berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi mobilitas, produktivitas, dan kegiatan usaha masyarakat.
Sejalan dengan kondisi tersebut, OJK Kalteng terus mencermati dampak karhutla terhadap masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor jasa keuangan.
Koordinasi dan sinergi juga diperkuat bersama pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan serta pemangku kepentingan terkait.
Primandanu menerangkan, pada sektor perbankan, kinerja bank umum di Kalteng pada posisi Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Aset meningkat Rp9,35 triliun atau 9,75 persen secara tahunan (yoy), dari Rp95,92 triliun menjadi Rp105,27 triliun.
Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat Rp2,14 triliun atau 4,08 persen yoy, dari Rp52,38 triliun menjadi Rp54,52 triliun.
“Sementara itu kredit/pembiayaan meningkat Rp3,60 triliun atau 6,94 persen yoy dari Rp51,92 triliun menjadi Rp55,52 triliun, dengan tingkat kredit bermasalah atau NPL/NPF pada bulan Agustus 2026 menurun 0,05 persen yoy dari 2,34 persen menjadi 2,29 persen,” kata Primandanu, Selasa (6/9/2026).
Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit bank umum terdiri atas kredit modal kerja Rp19,30 triliun atau 34,76 persen dari total kredit, kredit investasi Rp13,98 triliun atau 25,18 persen, serta kredit konsumtif Rp22,24 triliun atau 40,06 persen.
Adapun lima sektor ekonomi terbesar yang menggunakan fasilitas kredit adalah rumah tangga sebesar Rp21,90 triliun atau 39,44 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan Rp16,62 triliun atau 29,93 persen, industri pengolahan Rp1,21 triliun atau 2,18 persen, aktivitas jasa lainnya Rp1,01 triliun atau 1,82 persen, serta konstruksi Rp0,91 triliun atau 1,63 persen.
Berdasarkan skala usaha, penyaluran kredit masih didominasi kredit non-UMKM sebesar Rp36,91 triliun atau 66,48 persen. Selanjutnya kredit mikro Rp9,40 triliun atau 16,93 persen, kredit kecil Rp5,94 triliun atau 10,69 persen, dan kredit menengah Rp3,28 triliun atau 5,90 persen.
Sementara itu, kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) juga tetap terjaga. Pada Agustus 2026, aset BPR dan BPRS meningkat Rp229,38 miliar atau 11,86 persen yoy, dari Rp1,93 triliun menjadi Rp2,16 triliun.
DPK meningkat Rp236,78 miliar atau 31,18 persen yoy, dari Rp0,76 triliun menjadi Rp1 triliun. Kredit atau pembiayaan juga meningkat Rp158,47 miliar atau 12,47 persen yoy, dari Rp1,27 triliun menjadi Rp1,43 triliun.
Kualitas kredit BPR/BPRS turut membaik dengan tingkat NPL/NPF yang turun 0,48 persen yoy, dari 5,65 persen menjadi 5,18 persen.
Perbaikan tersebut didukung penyaluran kredit atau pembiayaan yang dilakukan secara lebih selektif dengan tetap memperhatikan kualitas debitur dan kemampuan membayar.
Sementara bagi debitur eksisting yang mengalami tekanan kemampuan pembayaran, bank melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, termasuk melalui restrukturisasi atau penyesuaian kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Primandanu menyebutkan bahwa pada sektor industri keuangan nonbank (IKNB), perusahaan pembiayaan di Kalteng juga mencatat pertumbuhan.
Jumlah piutang pembiayaan per Juni 2026 meningkat Rp1,65 triliun atau 19,21 persen yoy, dari Rp8,61 triliun menjadi Rp10,26 triliun, dengan tingkat piutang pembiayaan bermasalah atau NPF tetap relatif rendah sebesar 1,94 persen.
Pertumbuhan juga terlihat pada sektor financial technology peer-to-peer lending (Fintech P2P Lending). Jumlah outstanding pinjaman pada Desember 2025 meningkat Rp150,23 miliar atau 35,87 persen yoy, dari Rp418,89 miliar menjadi Rp569,12 miliar.
“Jumlah rekening penerima pinjaman juga meningkat sebanyak 5.553 akun, dari 82.310 akun menjadi 87.863 akun atau tumbuh 6,75 persen yoy,” katanya.
Primandanu Febriyan Aziz menegaskan, bahwa OJK Kalteng berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memastikan fungsi intermediasi dan layanan keuangan tetap berjalan secara optimal.
Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan pelindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kalteng yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga sektor jasa keuangan tetap mampu menopang aktivitas ekonomi masyarakat di tengah berbagai tantangan. (asp)