Menjaga Gambut Nusantara Harus Melibatkan Putra Kalteng
Oleh: Rahmat Hidayat
BALANGANEWS, JAKARTA — Pengelolaan ekosistem lahan gambut dan penanggulangan krisis lingkungan di Indonesia dinilai memerlukan keterlibatan figur daerah yang memiliki rekam jejak dan penguasaan medan secara langsung.
Kalimantan Tengah (Kalteng) bukan sekadar titik di peta lahan basah Indonesia, melainkan jantung ekosistem gambut nasional yang selama bertahun-tahun menjadi laboratorium hidup penanganan krisis lingkungan.
Keberhasilan meredam ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah ini lahir dari kepemimpinan lapangan yang berani dan teruji.
Atas dasar tersebut, penataan jajaran di tingkat nasional, seperti Kementerian Kehutanan (Menhut) maupun Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), dinilai krusial untuk melibatkan figur yang kompeten.
Dalam konteks ini, nama mantan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dinilai sebagai sosok yang sangat relevan dan memenuhi syarat.
Selama masa kepemimpinannya di Bumi Tambun Bungai, Sugianto dinilai berhasil membuktikan bahwa karhutla bukan takdir tahunan yang tak bisa diatasi.
Lewat kemauan politik (political will) yang kuat, integrasi ketat antara pemda, TNI/Polri, dan masyarakat adat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, Kalteng sukses membalikkan keadaan dari wilayah langganan asap menjadi relatif aman dan terkendali.
Kebijakan tata kelola gambut dan mangrove tingkat nasional dinilai tidak bisa dirumuskan hanya dari balik meja di Jakarta, melainkan membutuhkan figur eksekutor yang paham betul dinamika teknis di lapangan.
Sugianto Sabran dinilai memiliki pengalaman teruji dalam manajemen krisis, tata kelola air (water management) di lahan gambut, serta strategi mitigasi dini.
Selain itu, pendekatan kultural melalui pemahaman mendalam atas kearifan lokal masyarakat Kalteng memastikan program restorasi dan perlindungan ekosistem berjalan dengan dukungan publik, bukan penolakan.
Pelibatan figur berpengalaman seperti Sugianto Sabran ke dalam jajaran pengambil keputusan di Jakarta dipandang bukan sebagai bentuk kompromi kedaerahan, melainkan langkah strategis menransfer keberhasilan daerah (best practice) ke skala nasional guna mengamankan target komitmen iklim secara berkelanjutan. (asp)