BALANGANEWS, PULANG PISAU – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Arton S Dohong mengatakan, partainya tetap membuka peluang koalisi kepada partai politik lain dalam menghadapi pemilu kepala daerah Kalimantan Tengah pada 23 September 2020.
“PDI Perjuangan tetap sepakat dengan adanya koalisi dengan partai lain dalam menghadapi Pilgub Kalteng tahun 2020 mendatang,” kata Arton, Selasa (17/12/2019).
Menurut Arton, apabila banyak pasangan bakal calon yang maju dalam pemilihan gubernur Kalteng 2020 nanti malah akan semakin runyam dan sulit dalam mengendalikan. Selain itu dengan adanya koalisi, tentu bisa bersama-sama mewujudkan hak-hak politik dari masyarakat dan partai politik.
Masing-masing DPC PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah, terang Arton, dipastikan siap menghadapi pilkada 2020. Saat ini semua masih menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan yang menjadi kunci akhir dan awal perjuangan dalam memenangkan Pilgub Kalteng.
Arton menegaskan, sampai saat ini nama-nama bakal calon yang telah mendaftar melalui PDI Perjuangan belum mengerucut karena survei baru akan dimulai. Pihaknya tidak ingin memasang calon tanpa survei dan dengan meraba-raba karena PDI Perjuangan ingin ada sebuah kepastian.
“Paling tidak ada gambaran positif dari hasil survei yang menjadi dasar bagi partai untuk memunculkan calon dalam Pilgub tahun 2020,” ucap Arton.
Secara khusus kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau yang melaksanakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab), Arton mengingatkan agar kader partai untuk terus solid dan bergerak.
Konsolidasi para kader dalam Musancab juga bertujuan untuk memperkuat kembali rasa solidaritas para kader dengan disertai jiwa gotong royong.
Arton mengungkapkan PDI Perjuangan saat ini menjadi pemegang poros pemerintahan di negeri ini sehingga kader diminta solid bergerak untuk membangun Indonesia.
Ketiadaan Kantor PDI Perjuangan di kabupaten setempat juga menjadi perhatian Arton. Pria yang pernah menjabat Bupati Gunung Mas itu memberikan ultimatum bahwa tidak ada alasan pada 2020 nanti pembangunan kantor PDIP tidak terlaksana karena kantor sekretariat itu juga sebagai rumah rakyat.
Kader partai yang sudah duduk di DPRD setempat, Arton mengingatkan untuk tetap memberikan pelayanan. Jangan menilai masyarakat hanya ingin bertemu karena berharap untuk meminta uang, karena bisa saja masyarakat ingin dekat dengan wakil rakyatnya untuk bisa melihat dari dekat permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. (ant/ari)
