BALANGANEWS, PALANGKA RAYA,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk memperjuangkan serta mencari solusi agar perbaikan harga rotan yang saat ini masih rendah bisa naik dan stabil. Upaya itu dibuktikan dengan mengunjungi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI  di Jakarta, guna melakukan koordinasi, Sabtu (22/2/2020).

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya mempertanyakan terkait aturan dan kebijakan larangan ekspor rotan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendag. Pasalnya, sejauh ini harga rotan di Kalteng masih berkisar antara Rp 1.000 – Rp 1.500 per kilogramnya.  Kondisi ini membuat petani enggan memanen rotan meski melimpah.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Fajar Hariady mengatakan, kunjungan Komisi II DPRD Kalteng ke Kemendag dilakukan untuk mempertanyakan terkait larangan ekspor rotan.

”Karena kita mengharapkan agar peraturan larangan ekspor rotan tersebut bisa dicabut. Lantaran rotan bukan lagi hasil hutan, melainkan hasil budidaya perkebunan masyarakat,” ungkap Fajar.

Lebih lanjut Fajar mengharapkan agar perjuangan ini bisa berhasil, sehingga bisa memberikan harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng, terutama mereka yang mata pencahariannya sebagai petani dan pengusaha rotan.

Sementara menyikapi hal tersebut Dirjen Perdagangan Luar Negeri melaui Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Dra Sulistyawati, MBA mengatakan, pihaknya memahami keluhan daerah penghasil rotan terkait masalah ini. Karena saat ini pihaknya masih menyusun pemenuhan kuota kebutuhan rotan domestik sehingga sisanya dapat di ekspor keluar negeria.(nur/adi)