BALANGANEWS, PULANG PISAU – Sebagai bentuk konsentrasi daerah dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pada tahun 2021 mendatang, Bappedalitbang Pulang Pisau akan mendorong program asistensi ke setiap SOPD agar lebih optimal dalam penganggaran.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau, Juman melalui Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Ekonomi dan SDA, Hendri Arroyo mengatakan, akan menggenjot pelaksanaan 8 aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S).
Hendri mengakui, pelaksanaan 8 aksi KP2S ini terkendala refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 tahun 2020 ini sehingga baru 1 aksi dilaksanakan. “Oktober mendatang akan dilakukan aksi 2-3 dan seterusnya, targetnya 2021 akan kita selesaikan aksinya,” ucap dia.
Menurut Hendri, isu stunting merupakan isu nasional dan menjadi prioritas demi mewujudkan Indonesia masuk dalam kategori maju. Dukungan pemerintah daerah melalui instansi terkait akan menentukan keberhasilan menekan angka prevalensi stunting di Indonesia.
Diakuinya, intervensi pemkab dalam penurunan prevalensi stunting masih belum optimal. Terbukti minimnya alokasi anggaran di setiap SOPD untuk mendukung upaya menekan angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau.
“Masih ada kesan bahwa ini tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, padahal bidang kesehatan hanya 30 intervensi secara spesifik, sisanya 70 persen merupakan intervensi secara sensitif ada di sektor non kesehatan,” kata Hendri.
Ke depan, lanjutnya, Bappeda selaku leading coordinator, pada tahun 2021 mendatang akan lebih konsen mendukung program intervensi dengan mendorong dan meng-asistensi kegiatan SOPD agar menganggarkan dukungan kontribusinya terhadap penanggulangan stunting. “Sesuai keinginan Bapak Bupati, upaya penurunan angka stunting akan lebih fokus lagi mengingat program ini program sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten,” tegas Hendri. (nor)
