BALANGANEWS, PURUK CAHU – Bupati Murung Raya, Heriyus, meminta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah kerja masing-masing. Kesiapan perusahaan dinilai penting menghadapi potensi peningkatan Karhutla selama puncak musim kemarau 2026.
Hal tersebut disampaikan Heriyus saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (7/9/2026).
Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia itu turut diikuti Sekda Murung Raya Sarwo Mintaro, Asisten I Rahmat K. Tambunan, Asisten II K. Zen Wahyu serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menyampaikan penguatan operasi darat di sejumlah provinsi prioritas sebagai langkah menghadapi potensi Karhutla. Secara nasional, sebanyak 43.481 personel gabungan disiapkan, terdiri dari unsur BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan.
Untuk Kalimantan Tengah, terdapat 4.686 personel yang disiapkan mendukung upaya penanggulangan Karhutla. Kesiapan tersebut juga diperkuat dengan berbagai peralatan pemadaman dan perlengkapan operasional sesuai kebutuhan serta kondisi lapangan.
Heriyus menegaskan, luasnya wilayah yang berpotensi terdampak membuat pencegahan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Perusahaan HGU, kata dia, memiliki posisi penting karena sebagian memiliki wilayah kerja yang luas dan berada di kawasan yang perlu mendapat pengawasan.
“Kami minta perusahaan HGU aktif melakukan pencegahan, mulai patroli, memastikan kesiapan armada pemadaman,” tegas Heriyus.
Ia meminta langkah pencegahan tidak menunggu sampai munculnya kebakaran. Pengawasan dan patroli di kawasan rawan harus dilakukan secara rutin sehingga apabila ditemukan titik api, penanganan dapat segera dilakukan sebelum api meluas.
Selain mengoptimalkan kesiapsiagaan perusahaan, Pemkab Murung Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait terus melakukan pemetaan terhadap lokasi yang memiliki potensi terjadi Karhutla.
Pemerintah kecamatan juga didorong meningkatkan pemantauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi mengenai bahaya serta larangan membuka lahan dengan cara membakar menjadi bagian dari upaya menekan munculnya titik api dari aktivitas masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama sejak dini. Karhutla bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan, aktivitas dan keselamatan masyarakat,” ujar Heriyus.
Menurutnya, kesiapan personel, peralatan, patroli dan koordinasi antarpihak harus berjalan beriringan. Pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan dan masyarakat diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Heriyus berharap sinergi tersebut terus diperkuat sepanjang periode rawan kebakaran. Dengan pencegahan yang dilakukan sejak dini dan respons cepat ketika terjadi kebakaran, potensi meluasnya Karhutla di Murung Raya dapat ditekan serta dampaknya terhadap masyarakat diminimalkan. (asp)