BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya meminta PT Arthasia Cipta Pratama (ACP) segera merealisasikan langkah perbaikan untuk mengurangi dampak aktivitas hauling yang dikeluhkan masyarakat. Selain persoalan debu, pemerintah daerah juga meminta perusahaan menindaklanjuti pembahasan terkait lokasi jetty dan stockpile sementara.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Murung Raya dan PT ACP yang dipimpin Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (15/9/2026).
Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, Kejaksaan Negeri Murung Raya, Polres Murung Raya serta sejumlah kepala OPD. Dari pihak perusahaan hadir Kepala Teknik Tambang PT Arthasia Cipta Pratama Taufiq Rachamanto yang mewakili manajemen.
Heriyus mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dampak aktivitas kendaraan hauling PT ACP yang melintasi jalan negara sepanjang sekitar 17 kilometer.
“Agenda yang dibahas pada hari ini menindaklanjuti sesuai keluhan dan laporan masyarakat terkait masalah jalan hauling yang dilakukan oleh PT Arthasia menggunakan jalan negara. Ada 17 kilometer yang dilintasinya,” ujar Heriyus.
Menurutnya, persoalan debu menjadi semakin serius saat musim kemarau. Kondisi jalan yang belum beraspal menyebabkan kendaraan hauling memicu debu dalam jumlah cukup tinggi, terlebih beberapa bagian jalur tersebut berada di sekitar permukiman dan bersinggungan langsung dengan pengguna jalan umum.
“Selama kegiatan tersebut, yang dilihat oleh masyarakat dampak daripada kekeringan ini karena jalan tersebut tidak beraspal, terjadi debu yang luar biasa. Di sana ada beberapa lintasan yang dilewati itu permukiman dan ada juga yang kita berpapasan dengan pengguna jalan masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Pemkab Murung Raya meminta perusahaan melakukan pembenahan terhadap jalur hauling serta mengatur pola operasional kendaraan. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak debu terhadap warga dan pengguna jalan.
Pihak PT ACP dalam rapat tersebut menyatakan kesediaannya menindaklanjuti masukan pemerintah daerah. Perusahaan menyepakati perbaikan jalur hauling untuk menekan timbulnya debu serta melakukan penyesuaian terhadap waktu operasional kendaraan angkutan.
“Jadi mereka sepakat dalam kesempatan itu untuk menindaklanjuti laporan keluhan masyarakat untuk melakukan perbaikan hauling mereka, untuk mengurangi debu dan juga bisa mengatur waktu kegiatan hauling-nya, jam hauling-nya,” kata Heriyus.
Selain persoalan hauling, rapat juga membahas keberadaan jetty serta penggunaan area stockpile sementara yang berada di lingkungan perizinan HPH PT Pandu. Pemkab meminta pihak perusahaan memberikan kejelasan terkait aktivitas dan penggunaan lokasi tersebut.
Heriyus menegaskan, sejumlah kesepakatan yang telah dibahas harus ditindaklanjuti perusahaan sesuai komitmen. Pemerintah daerah juga memberikan waktu kepada pihak perusahaan untuk memenuhi poin-poin yang telah disepakati, khususnya berkaitan dengan persoalan jetty.
“Kita kasih waktu sampai saatnya nanti. Kalau tidak bisa mereka laksanakan atau mereka ingkar janji, mungkin kita akan panggil lagi untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut,” tegas Heriyus.
Pemkab Murung Raya berharap langkah tersebut dapat memberikan solusi terhadap keluhan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas perusahaan tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, keselamatan pengguna jalan dan kepentingan masyarakat di sekitar jalur operasional. (asp)