BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi tekanan inflasi di daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (14/9/2026).
Rakor diikuti jajaran Pemkab Murung Raya dari ruang Zoom Meeting Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya. Bupati Murung Raya Heriyus dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten III Setda Murung Raya, Andri Raya.
Forum koordinasi tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan kondisi inflasi nasional sekaligus menyelaraskan langkah pengendalian harga dengan kebijakan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam rakor, inflasi nasional secara tahunan atau year on year (yoy) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen. Sementara inflasi secara bulanan atau month to month (mtm) berada pada angka 0,21 persen.
Pemerintah pusat menekankan bahwa menjaga inflasi tidak cukup dilakukan melalui kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan menjaga agar perubahan harga tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap masyarakat.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Setiap daerah didorong menyesuaikan langkah pengendalian dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing, terutama dalam menghadapi perubahan harga komoditas kebutuhan masyarakat.
Pemkab Murung Raya menyatakan siap memperkuat sinergi tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi daerah. Pengendalian inflasi dipandang tidak hanya berkaitan dengan harga barang, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis pemerintah lainnya. Di antaranya proses verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama mengenai Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dukungan terhadap program-program tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan nasional dengan agenda pembangunan di daerah. Pemkab Murung Raya berharap sinergi yang terbangun dapat memperkuat perekonomian sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Melalui koordinasi yang konsisten dengan pemerintah pusat, Pemkab Murung Raya berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi daerah, memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan mendukung berbagai program nasional agar dapat diterapkan secara efektif di wilayah Murung Raya. (asp)