BALANGANEWS, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung di wilayah tersebut.
Keputusan itu diambil melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, di Gedung Pertemuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Murung Raya, Kamis (6/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dewan Adat Dayak (DAD), Kepala Pelaksana BPBD, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa serta sejumlah instansi terkait.
Rahmanto menjelaskan, penetapan status siaga dilakukan setelah pemerintah daerah mengevaluasi kondisi cuaca yang menunjukkan Murung Raya telah mengalami musim kemarau selama hampir satu bulan. Minimnya curah hujan membuat kondisi wilayah semakin rentan terhadap munculnya kebakaran hutan dan lahan.
“Hampir satu bulan terakhir wilayah Kabupaten Murung Raya memasuki musim kemarau dan hampir tidak pernah terjadi curah hujan yang tinggi. Ditambah laporan mengenai kondisi cuaca dan kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup, maka seluruh pihak bersepakat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla,” ujar Rahmanto.
Menurutnya, status tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan Karhutla selama musim kemarau 2026.
Rahmanto menekankan bahwa ancaman Karhutla tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah. Keterlibatan TNI-Polri, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, dunia usaha hingga masyarakat diperlukan agar pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Salah satu langkah yang langsung diarahkan pemerintah daerah adalah mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) di tingkat RT dan RW. Kecamatan, kelurahan dan desa diminta memastikan Poskamling berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan.
Aktivasi Poskamling diharapkan tidak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan permukiman, tetapi juga membantu masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun kawasan hutan dan lahan.
Selain penguatan pengawasan, pemerintah desa juga diarahkan menyiapkan dukungan anggaran melalui APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan desa dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
“Kami berharap dengan keseriusan, kesiapan, dan kolaborasi seluruh pihak, potensi kebakaran hutan, lahan maupun kebakaran di kawasan permukiman dapat diminimalkan semaksimal mungkin sehingga masyarakat tetap aman dan aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Rahmanto juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan indikasi maupun titik api, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditangani sebelum api meluas.
Menurutnya, kecepatan informasi dan respons di lapangan sangat menentukan dalam mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Dengan ditetapkannya Status Siaga Darurat Karhutla, Pemkab Murung Raya berharap seluruh unsur di tingkat kabupaten hingga desa dapat meningkatkan kewaspadaan dan bergerak secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko Karhutla sekaligus menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan dan kelancaran aktivitas pembangunan selama musim kemarau. (asp)





