BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa se-Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2025, Wakil Gubernur (Wagub), H. Edy Pratowo memimpin pra rakor bersama seluruh kepala desa secara hybrid.
Pertemuan ini digelar di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur, Jumat (16/5/2025).
Edy Pratowo, menyampaikan bahwa konsep pembangunan di Kalimantan Tengah tetap berfokus pada penguatan dari desa. Menurutnya, desa adalah ujung tombak dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Bahwa konsep pembangunan kami adalah membangun dimulai dari desa, karena desa adalah ujung tombak dari percepatan pembangunan itu,” kata Edy Pratowo saat membuka pra rakor tersebut.
Ia juga menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Gubernur Agustiar Sabran tengah berada di masa transisi kepemimpinan. Seluruh program dan prioritas daerah sedang dievaluasi, termasuk program 100 hari kerja yang diselaraskan dengan visi astacita Presiden Prabowo.
“Kami selalu berusaha misalnya terkait penyelarasan dengan program desa sesuai dengan astacita Presiden Prabowo,” jelasnya.
Edy Pratowo berharap seluruh kepala desa di Kalimantan Tengah dapat hadir pada Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa yang akan digelar pada 22 Mei 2025.
Dalam kegiatan itu, para kades diharapkan membawa data-data penting yang akan dibutuhkan oleh Gubernur.
“Kades se Kalimantan Tengah bisa bergabung dalam kegiatan tersebut dan dipastikan teman-teman (Kades, red) sudah membawa data-data yang nantinya akan diminta oleh Pak Gubernur,” tuturnya.
Selain para kepala desa, rakor tersebut juga terbuka untuk dihadiri Bhabinkamtibmas dan damang-damang adat guna memperkuat kolaborasi dan komunikasi lintas sektor.
“Bhabinkatibmas dan damang-damang bisa bergabung karena banyak hal yang akan disampaikan,” tambah Edy.
Senada dengan itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung memastikan seluruh kepala desa dan Bhabinkamtibmas akan hadir dalam rakor tersebut.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
“Ini memastikan kolaborasi kita bahwa Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah yang ke-68 ini bukan milik pemerintah provinsi tetap adalah milik semua aparat milik semua masyarakat yang ada di Kalteng,” tandas Leonard. (asp)
