BALANGANEWS PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Coaching Clinic Triwulan III Tahun 2025 dan Rapat Pembahasan Rencana Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, yang digelar bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar-TPAKD kabupaten/kota se-Kalteng, dalam rangka memperluas inklusi keuangan dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi daerah.
Mewakili Gubernur Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya Coaching Clinic ini sebagai sarana evaluasi dan penyusunan arah kebijakan baru yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Melalui Coaching Clinic ini, kami berharap setiap TPAKD Kabupaten/Kota dapat melakukan self-assessment terhadap efektivitas program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor,” tutur Yuas.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan program TPAKD.
Menurutnya, peningkatan akses keuangan merupakan langkah konkret untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menekankan bahwa percepatan akses keuangan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang inklusif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2025 tercatat sebesar 4,99 persen (year on year), dengan sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai penyumbang utama.
Primandanu menjelaskan, OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 serta memperkenalkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen baru untuk mengukur efektivitas dan capaian inklusi keuangan di tingkat daerah.
“Ada tiga fokus utama dalam kegiatan Coaching Clinic ini, yakni mendorong pemerataan akses keuangan, memperkuat sinergi antar lembaga, serta meningkatkan literasi dan kemandirian finansial masyarakat,” jelasnya.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng dan OJK berharap kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal.
Upaya ini sekaligus memperkuat komitmen Kalteng dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan. (asp)
