BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti di tahun ini.
Setelah berhasil mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap 2025, Pemprov kini mulai menyiapkan strategi menghadapi potensi siklus El Nino pada tahun 2027.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Karhutla Tahun 2025 yang dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kamis (16/10/2025).
Rakor diikuti unsur Forkopimda Provinsi, para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, dan perwakilan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup, di antaranya Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nifinluri dan Direktur Kebakaran Lahan Dasrul Chaniago.
Leonard menyampaikan apresiasi Gubernur kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam pengendalian karhutla, sehingga tahun ini Kalteng terbebas dari bencana kabut asap.
“Saya meminta para Bupati, Wali Kota, dan Lembaga Usaha berkomitmen melakukan hal yang sama pada tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya,” pesan Gubernur melalui Leonard.
Ia menegaskan bahwa pola penanganan karhutla tidak boleh lagi bergantung pada status darurat, melainkan menjadi program rutin pemerintah daerah dan lembaga usaha.
Alokasi anggaran khusus di BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota diharapkan menjadi wujud komitmen berkelanjutan.
Selain itu, Gubernur juga meminta agar perusahaan memperkuat peran sosialnya melalui program CSR untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian karhutla.
Dalam kesempatan tersebut, Leonard juga menyinggung pentingnya tindak lanjut atas kebijakan pengendalian karhutla berbasis kearifan lokal. Ia menegaskan agar pemerintah daerah segera menyusun peta lahan bukan gambut, sebagai dasar izin pembukaan lahan dengan cara bakar.
“Saya minta pembuatan peta diselesaikan paling lambat Desember 2025, sehingga awal tahun 2026 sudah bisa disosialisasikan, sebagai acuan Kepala Desa, Damang Kepala Adat, Satgas Karhutla, TNI, dan Polri setempat dalam pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK, Thomas Nifinluri, memberikan apresiasi atas capaian Kalteng yang dinilai sebagai salah satu provinsi dengan strategi mitigasi terbaik.
“Kami berterima kasih atas masukan komprehensif yang disampaikan. Kami bangga, rencana tata kelola dan strategi mitigasi Provinsi Kalteng telah memenuhi harapan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, yang menilai hampir seluruh langkah pencegahan dan mitigasi telah dilaksanakan secara maksimal di Kalteng, hingga berhasil menekan angka kejadian karhutla sepanjang 2025.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla 2025.
“Dilaksanakan kolaboratif oleh Pemprov Kalteng, pemerintah pusat/kabupaten/kota, TNI-Polri, lembaga usaha/adat, dan masyarakat, guna wujudkan Kalteng Tangguh Bebas Kabut Asap,” pungkasnya.
Dengan berbagai strategi berkelanjutan yang disiapkan sejak dini, Pemprov Kalteng optimistis dapat mempertahankan predikat Kalteng Bebas Kabut Asap dan siap menghadapi tantangan iklim ekstrem di tahun-tahun mendatang. (asp)
