BALANGANES, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026, Fraksi PKB menyoroti pentingnya penyusunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis agar tidak menimbulkan beban pembiayaan defisit di kemudian hari.
Diketahui, dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp7,105 triliun, belanja daerah sebesar Rp7,3 triliun, sehingga terdapat defisit sebesar Rp226 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, menyampaikan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam menetapkan proyeksi keuangan dan fokus pada peningkatan PAD melalui sektor potensial.
“Fraksi PKB meminta agar proyeksi PAD disusun lebih realistis dan konservatif, menghindari over estimasi yang berisiko menyebabkan pembiayaan defisit yang tinggi,” ujar Pipit Setyorini, saat membacakan pidatonya, Selasa (15/10/2025).
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong Pemprov Kalteng memperkuat upaya optimalisasi sektor-sektor unggulan seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset, serta memastikan alokasi belanja difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, air bersih, dan pengentasan kemiskinan.
“Kami berharap agar belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi ditinjau efisiensinya, agar rasio antara belanja langsung dan tidak langsung tetap proporsional,” tambah Pipit.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan program nasional, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan efektivitas pelaksanaan lebih maksimal.
Selain itu, PKB menilai perlunya memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta memastikan keterbukaan data anggaran kepada publik agar realisasi program dapat dimonitor dengan baik.
“Fraksi PKB menekankan komitmen untuk ikut mengawasi tahap pelaksanaan anggaran agar seluruh program dan kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Kalteng,” tutup Pipit Setyorini. (asp)
