BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik dari sisi ketersediaan pangan, infrastruktur, maupun koordinasi lintas sektor.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan komitmen Pemprov untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal di daerah.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
“Kita sepakat untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Tengah,” terang Wagub.
Hal tersebut disampaikan Wagub Edy Pratowo pada audiensi evaluasi Program MBG antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov Kalteng yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (21/1/2026).
Lebih lanjut, Wagub menegaskan, Pemprov Kalteng juga menyiapkan dukungan dari sisi ketahanan dan kemandirian pangan sebagai fondasi utama pelaksanaan MBG.
Edy menjelaskan, Pemprov bersama Forkopimda telah dan terus membangun sejumlah infrastruktur pangan strategis, seperti Rice Milling Plant (RMP) di Desa Lampuyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pengembangan Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Kabupaten Pulang Pisau.
Selain itu, Pemprov Kalteng membangun pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, serta sentra tanaman hortikultura di Kalampangan dan Pulang Pisau sebagai upaya memperkuat rantai pasok pangan lokal dan mendukung keberlanjutan program MBG.
Edy Pratowo juga mengungkapkan tantangan geografis Kalimantan Tengah yang luas dan sulit dijangkau menjadi perhatian serius Pemprov dalam pelaksanaan MBG, karena masih terdapat wilayah yang aksesnya terbatas bagi siswa penerima manfaat.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih. Kunjungan ini memberikan semangat bagi kita untuk terus maju bergerak bersama mendukung program Presiden khususbya MBG di Kalteng,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda, menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran BGN bertujuan memastikan kesamaan pandang antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam tata kelola MBG yang sesuai aturan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Menurut Dadang, Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan multiplier effect berupa dampak ekonomi berantai yang signifikan, mulai dari pergerakan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sistem pangan lokal.
“Kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda dan swasta sehingga semua koordinasi terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan bahan pangan,” jelas Dadang. (asp)