BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka stunting, dengan target pada 2025 mampu menekan prevalensi menjadi 20,6 persen.
Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan keluarga berkualitas, sehat, dan sejahtera.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Bangga Kencana yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (12/8/2025).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan bahwa penanggulangan stunting menjadi salah satu program prioritas daerah.
Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan.
“Stunting bukan sekadar permasalahan fisik, tetapi berdampak pada seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari kesehatan, kecerdasan, hingga produktivitas,” ujarnya saat membuka rakor.
Ia mengapresiasi kerja keras Bupati/Wali Kota, Ketua TP PKK, unsur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting setiap tahunnya.
“Berdasarkan hasil SSGI, angka stunting Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sebesar 22,1 persen, turun dari 23,5 persen pada tahun 2023. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus bekerja lebih keras dan kompak agar target penurunan angka stunting tahun 2025 menjadi 20,6 persen dapat tercapai,” imbuhnya.
Wagub juga meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TPPS bersinergi melaksanakan program percepatan penurunan stunting, termasuk optimalisasi Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB).
“Pemerintah Kabupaten/Kota dan TPPS se-Kalimantan Tengah agar memanfaatkan secara optimal Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB),” tegasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Sunarto, menyebutkan evaluasi program menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan keluarga terencana.
Sejumlah indikator nasional seperti Total Fertility Rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern, angka kelahiran remaja, Indeks Pembangunan Keluarga, serta Median Usia Kawin Pertama perempuan, seluruhnya telah melampaui target,” ungkapnya.
Menurut Sunarto, penggunaan kontrasepsi modern oleh Pasangan Usia Subur (PUS) terus meningkat berkat kerja aktif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader KB desa. Namun, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih berada di angka 11,1 persen, lebih tinggi dari target 7,4 persen.
“Saat ini tengah berlangsung Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang dilaksanakan pada 22 Juli–21 Agustus 2025 dengan capaian sementara 13,80%. Tujuh daerah, termasuk Kota Palangka Raya, juga terpilih menjadi lokus survei Modul Kesulitan Fungsional pada Anak (CFM) yang akan dilaksanakan pada September 2025,” pungkasnya. (asp)
