BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan skema baru penyaluran bantuan pendidikan melalui program Kartu Huma Betang dengan menyalurkan bantuan langsung ke rekening peserta didik.
Skema ini diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran, transparan, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar sekolah.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, saat Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Sekolah se-Kalteng yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/2/2026).
Reza menjelaskan, dalam kerangka Kartu Huma Betang yang menjadi program unggulan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Dinas Pendidikan mengemban dua program strategis, yakni Sekolah Gratis dan Kuliah Gratis.
Fokus utama saat ini diarahkan pada penguatan program sekolah gratis bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan wilayah pedalaman.
Ia menyebutkan, program sekolah gratis sejatinya telah berjalan sejak lama dan bahkan telah diterapkan lebih dulu oleh sejumlah sekolah tanpa memungut Biaya Penunjang Pendidikan (BPP).
Meski dihadapkan pada keterbatasan operasional, kegiatan kesiswaan tetap berjalan dan menjadi bagian penting dari proses pendidikan.
Namun demikian, Reza mengakui adanya penyesuaian kebijakan akibat keterbatasan fiskal daerah. Program yang sebelumnya dirancang sepenuhnya gratis kini difokuskan secara lebih selektif demi menjaga keberlanjutan dan keadilan.
“Dari sebelumnya anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp2,3 triliun, sekarang menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Artinya kita kekurangan hampir Rp1 triliun. Dengan kondisi ini, mau tidak mau kita harus menyesuaikan skala prioritas,” ungkapnya.
Berdasarkan pendataan terakhir, terdapat sekitar 37 ribu peserta didik tidak mampu yang menjadi sasaran program sekolah gratis, termasuk penerima bantuan seragam.
Dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu siswa dinyatakan padan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Meski demikian, sesuai arahan Gubernur, seluruh peserta didik yang telah terdata tetap mendapatkan bantuan.
Sebagai hasil evaluasi, Pemprov Kalteng akan menyalurkan bantuan melalui pembukaan rekening siswa di Bank Kalteng. Skema ini dirancang agar bantuan dapat diterima langsung oleh peserta didik tanpa perantara.
“Tahun 2026 kita alokasikan anggaran sekitar Rp53 miliar untuk program sekolah gratis. Jika dibagi ke 37 ribu siswa, maka setiap anak menerima sekitar Rp1,3 juta sampai Rp1,5 juta,” jelas Reza.
Dari total bantuan tersebut, Rp500 ribu akan ditransfer langsung ke rekening siswa sebagai uang saku yang dicairkan dalam dua tahap, seperti pada momen hari besar keagamaan dan ulang tahun peserta didik.
Sementara sisa bantuan sebesar Rp1 juta dialokasikan khusus untuk pembelian perlengkapan sekolah.
Dana perlengkapan sekolah tersebut nantinya hanya dapat digunakan di merchant atau toko yang telah bekerja sama dengan Bank Kalteng.
Reza menilai skema ini tidak hanya memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di sekitar sekolah.
Reza menegaskan bahwa pihaknya tengah merumuskan mekanisme teknis bersama aparat penegak hukum dan perbankan agar kebijakan ini aman secara regulasi dan tidak menimbulkan beban administrasi bagi kepala sekolah.
Ia juga meminta pihak sekolah mulai memetakan toko atau warung di sekitar sekolah yang menjual perlengkapan pendidikan sebagai calon merchant.
“Harapannya, formulasi ini tidak hanya membantu peserta didik, tetapi juga menghidupkan ekonomi di sekitar sekolah. Kita ingin program ini berdampak luas, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. (asp)