BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Hal ini ditekankan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Ruang Rapat Bajakah, Senin (13/4/2026).
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyatakan bahwa koordinasi rutin ini merupakan instrumen penting untuk memantau fluktuasi harga komoditas pokok secara real-time.
Menurutnya, penanganan inflasi harus dilakukan dengan pembagian peran yang jelas antarinstansi.
“Permasalahan komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi perhatian utama. Diperlukan kejelasan tanggung jawab antar sektor agar penanganan dapat berjalan efektif dan terukur,” tutur Yuas Elko.
Dalam rapat tersebut, Yuas memberikan catatan khusus mengenai infrastruktur pendukung ketahanan pangan.
Ia mendesak agar proyek-proyek strategis seperti Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi modern dan pabrik pakan ternak di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah segera difungsikan secara maksimal.
Langkah ini dinilai krusial untuk memutus rantai ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menekan biaya produksi di tingkat petani dan peternak lokal.
“Fasilitas tersebut harus segera dioperasionalkan agar tidak menjadi proyek mangkrak dan dapat benar-benar menopang stabilitas pangan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yuas mengingatkan seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar setiap forum koordinasi tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan harus melahirkan terobosan dan intervensi pasar yang nyata.
“Rapat ini harus menghasilkan aksi nyata, sehingga pengendalian inflasi dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” imbuh Yuas.
Melalui pemantauan intensif terhadap komoditas pemicu inflasi dan percepatan operasional infrastruktur pangan, Pemprov Kalteng optimistis angka inflasi di Bumi Tambun Bungai dapat tetap terkendali.
Hal ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global. (asp)