BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bergerak cepat menangani kerusakan jalan di wilayah Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
Langkah ini diambil guna memastikan aksesibilitas masyarakat tetap terjaga dan jalur logistik tidak terputus.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjaga fungsionalitas jalan agar tetap dapat dilalui, tanpa harus terjebak dalam perdebatan status kewenangan infrastruktur tersebut.
“Yang utama jalan bisa difungsikan dulu. Bagi masyarakat, yang penting bisa dilewati,” ujar Agustiar saat menerima audiensi masyarakat Katingan Hulu di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (21/4/2026).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan DPRD Kalteng dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) tersebut, Gubernur menginstruksikan agar perbaikan dilakukan secara paralel di berbagai titik kerusakan untuk mempercepat progres di lapangan.
“Kerjakan secara bersamaan, jangan menunggu. Tambah alat jika diperlukan agar lebih cepat,” tegasnya.
Selain perbaikan fisik, Agustiar menyoroti keberadaan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditengarai menjadi penyebab cepatnya kerusakan jalan. Ia meminta pengawasan ketat dan menuntut tanggung jawab sosial dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Jika ada kendaraan ODOL, segera laporkan dan tindak tegas. Kalau (perusahaan) tidak bertanggung jawab, jangan diberi akses,” kata Gubernur.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, mengingatkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci di tengah keterbatasan anggaran yang dialami hampir seluruh daerah.
“Penurunan anggaran terjadi di berbagai daerah, sehingga perlu kerja sama semua pihak. Yang penting masyarakat tetap aman dan sejahtera,” tutur Edy.
Di sisi lain, Kepala BPJN Kalteng, Robert Himawan Hamiseno, memaparkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp36 miliar pada tahun ini untuk penanganan ruas Tumbang Samba–Tumbang Hiran–Tumbang Sanaman.
Penanganan tersebut mencakup pengaspalan, pemeliharaan jalan tanah, hingga perbaikan drainase.
Meski demikian, Robert mengakui adanya tantangan besar terkait pembiayaan untuk perbaikan secara permanen dan menyeluruh.
“Total kebutuhan hampir Rp1 triliun, sehingga penanganan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” pungkas Robert. (asp)