BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat Katingan Hulu terkait kerusakan infrastruktur jalan yang dinilai memprihatinkan.
Hal ini disampaikan Arton usai menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Driver dan Masyarakat Katingan Hulu di Gedung DPRD setempat, Selasa (21/4/2026).
Arton menegaskan, bahwa persoalan infrastruktur di wilayah tersebut merupakan isu krusial yang harus segera diatasi karena berdampak langsung pada mobilisasi warga di pedalaman.
“Kami menerima dan mendukung aspirasi yang disampaikan. Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. DPRD akan mengawal dan mendorong agar segera ditindaklanjuti,” tegas Arton.
Lebih lanjut, ia berkomitmen akan membawa persoalan tersebut ke forum pembahasan resmi DPRD.
Pihaknya juga berencana memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat guna memastikan percepatan penanganan jalan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Koordinator Aksi Aliansi Driver dan Masyarakat Katingan Hulu, Candra Wardana, memaparkan kondisi lapangan yang kini dalam status rusak berat.
Menurutnya, hambatan akses ini telah memicu efek domino pada kesejahteraan warga.
“Kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan dan menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” ujar Candra.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya desakan perbaikan jalan dan jembatan dari Tumbang Paku, Kecamatan Marikit hingga Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu.
Mereka juga meminta penanganan darurat berupa pengerahan alat berat ke lokasi serta perawatan rutin oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) minimal satu kali dalam sebulan.
Selain itu, aliansi mendorong percepatan pembangunan jalan penghubung menuju Kalimantan Barat agar segera diusulkan ke tingkat pusat.
Candra menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu bagi pemerintah untuk merespons langkah konkret di lapangan.
“Jika tidak ada tindak lanjut, aksi lanjutan akan digelar sebagai bentuk tekanan,” pungkasnya. (asp)