BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten dan kota guna menjaga daya beli masyarakat.
Langkah ini diambil menyusul posisi inflasi Kalteng yang saat ini menempati urutan ketujuh tertinggi secara nasional.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menekankan bahwa stabilitas harga merupakan prioritas utama yang harus dikawal oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yuas Elko usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan data terbaru, inflasi di Kalimantan Tengah tercatat berada di angka 3,66 persen.
Yuas menyebut, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan intervensi yang lebih masif dan terukur agar tren kenaikan harga dapat ditekan.
“Inflasi Kalimantan Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” jelas Yuas.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalteng akan terus mengoptimalkan berbagai upaya strategis, mulai dari penyelenggaraan pasar murah, pemantauan rutin harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional, hingga penguatan jalur distribusi logistik antardaerah untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang.
Yuas menambahkan, kolaborasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait akan ditingkatkan guna memastikan stok kebutuhan pokok tetap aman di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Urusan Logistik, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” pungkas Yuas.
Selain membahas pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri, pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bagian dari penguatan basis ekonomi daerah. (asp)