BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat upaya pengendalian inflasi menyusul posisi Kalteng yang saat ini berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia.
Langkah tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalteng mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi penyebab inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan, tingginya inflasi harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Menurut Lina, inflasi yang tinggi berpotensi menekan daya beli masyarakat serta memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.
Oleh sebab itu, identifikasi komoditas penyumbang inflasi menjadi langkah penting untuk menentukan strategi pengendalian yang tepat.
“Inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok. Karena itu, kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya,” katanya.
Ia mengungkapkan, beras menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Kalteng telah berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan, termasuk mendukung penyaluran bantuan melalui program Kartu Huma Betang.
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” jelasnya.
Linae menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Kalteng.
“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar jika diperlukan.
“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Yuliansah Andrias menjelaskan, inflasi Mei 2026 terjadi di luar pola historis yang biasanya menunjukkan penurunan harga setelah Hari Raya Idulfitri.
“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya,” ujarnya.
Menurut Yuliansah, sejumlah risiko masih perlu diantisipasi pada Juni hingga Juli 2026, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.
“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi. Apalagi saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama,” kata Yuliansah.
Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, serta penguatan distribusi barang dan jasa sebagai langkah jangka pendek.
Sementara dalam jangka panjang diperlukan peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.
“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalteng, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year).
Kenaikan harga beras, biaya transportasi, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi faktor utama pendorong inflasi di daerah tersebut.
Data BPS juga menunjukkan Kota Palangka Raya mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Kabupaten Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen.
Sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Kalteng untuk memperkuat koordinasi dan langkah pengendalian inflasi di seluruh daerah. (asp)