BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026).
Mewakili Gubernur Kalteng, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rakor dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Kegiatan tersebut juga membahas kenaikan harga ikan segar, progres Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, hingga evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan tren inflasi nasional terus mengalami kenaikan selama tiga bulan terakhir.
Inflasi tahunan (year-on-year) meningkat dari 2,42 persen pada April menjadi 3,08 persen pada Mei, dan mencapai 3,34 persen pada Juni 2026.
“Kita harus berusaha agar inflasi tidak menyentuh batas atas 3,5% agar tidak memberatkan masyarakat. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, tembakau, sektor transportasi, dan peralatan pribadi, yaitu emas yang fluktuatif,” papar Mendagri seraya menambahkan inflasi month-to-month pada Juni 2026 sebesar 0,44%, meningkat dibandingkan Mei 2026 sebesar 0,28%.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan mulai mengalami kenaikan harga.
Di antaranya bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar. Selain itu, minyak goreng juga mulai menunjukkan tren kenaikan.
Menurutnya, kenaikan harga ikan segar dipengaruhi oleh meningkatnya harga solar serta kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan.
Secara nasional, komoditas ikan segar tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 8,87 persen di 36 provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Amalia juga menjelaskan perkembangan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 yang telah difinalisasi pada 10 Juli 2026.
“DTSEN adalah data yang dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi keharusan,” tegasnya.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya sinergi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memperbarui data sosial tersebut agar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat.
“Kita harus konsolidasi untuk pemutakhiran data yang dinamis ini. Dengan konsolidasi data ini, kita bisa membaca hal-hal yang ada di lapangan sebelum membuat kebijakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki tiga mandat utama terkait pengelolaan data sosial, yakni memastikan DTSEN selalu mutakhir, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang seluruhnya bergantung pada validitas data.
“Tanpa Pemda, pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN tidak akan maksimal. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026, sukseskan pemutakhiran DTSEN, dan pembaruan sistem digitalisasi pelaporan,” pungkas Mensos.
Menutup arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan di daerah masing-masing.
Ia juga mengajak pemerintah daerah mendukung Program Bedah Rumah sebagai bagian dari target nasional perbaikan 400 ribu rumah di seluruh Indonesia.
Rakor tersebut turut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anang Dirjo, perwakilan Bank Indonesia, BPS Kalteng, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Kalteng pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,61. Sementara inflasi bulanan mencapai 0,23 persen dan inflasi tahun berjalan sebesar 2,39 persen.
Komoditas yang paling banyak menyumbang kenaikan inflasi di Kalimantan Tengah berasal dari kelompok makanan, minuman, dan transportasi, terutama beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit. (asp)