BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan meningkatkan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).
Edy mengatakan, arah kebijakan anggaran diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pertanian, hingga ketahanan pangan.
“Setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian ditegaskan Pemerintah Provinsi dalam jawaban atas pandangan Fraksi Partai Gerindra.
Di sektor infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada sisa tahun anggaran 2026, perhatian diberikan terutama pada koridor logistik utama dan jalan penghubung sentra produksi di wilayah perdesaan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya ekonomi sekaligus memperlancar akses masyarakat dan distribusi hasil produksi dari desa menuju pasar.
Sementara di bidang kesehatan, Pemprov Kalteng mendorong pemerataan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, obat-obatan, serta penguatan sistem rujukan.
Penguatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, pelayanan kesehatan bergerak, serta pemanfaatan telemedisin menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Untuk sektor pendidikan, Program Huma Betang Sejahtera (KHBS) diarahkan memperluas akses pendidikan melalui bantuan biaya sekolah dan kuliah bagi masyarakat sesuai kriteria penerima manfaat.
Program tersebut juga ditujukan untuk mengurangi hambatan ekonomi dan mencegah anak putus sekolah.
Pemprov juga mendorong pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta pemanfaatan teknologi pembelajaran agar semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah memprioritaskan pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, perluasan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta kemitraan dengan industri besar diharapkan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
“Nilai tambah ekonomi diharapkan dapat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat,” demikian disampaikan dalam jawaban Pemerintah Provinsi atas pandangan Fraksi Partai Gerindra.
Penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian dalam perubahan APBD 2026.
Pemprov Kalteng memperkuat perlindungan masyarakat melalui stabilisasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, pencegahan karhutla, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah membantu menjaga daya beli masyarakat. Pemantauan harga kebutuhan pokok dilakukan secara harian untuk mengantisipasi kenaikan harga dan gangguan distribusi, disertai pengawasan pasar bersama TPID dan Satgas Pangan.
Jaring pengaman sosial juga diperkuat melalui percepatan bantuan tunai dan bantuan pangan dalam Program KHBS bagi keluarga terdampak.
Selain itu, pemerintah mendorong pertanian tanpa bakar, diversifikasi mata pencaharian, penguatan UMKM, akses permodalan, serta program padat karya bagi masyarakat lokal.
Pemprov Kalteng menegaskan efisiensi anggaran akan dilakukan pada kegiatan nonprioritas dan tidak diarahkan untuk mengurangi pelayanan dasar maupun program prioritas masyarakat.
Penyesuaian anggaran tersebut diharapkan membuat belanja daerah lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.
Seluruh program juga akan dievaluasi berdasarkan hasil dan dampaknya, sehingga Perubahan APBD 2026 dapat memperkuat pelayanan publik, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan Kalteng yang lebih merata dan berkeadilan. (asp)