BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperketat koordinasi serta langkah penanganan terpadu dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Fokus penanganan tidak lagi bertumpu semata pada pemadaman api di lapangan, melainkan mencakup pencegahan komprehensif hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran di Aula Serba Guna (Aserna) Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (29/10/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar menegaskan bahwa karakteristik geografis Kalteng yang didominasi oleh ekosistem lahan gambut kompleks menuntut pendekatan penanganan yang menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Penanganan karhutla, menurutnya, tidak cukup dilakukan ketika api sudah muncul. Diperlukan kerja bersama yang berkelanjutan agar risiko kebakaran dapat ditekan dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan,” kata Gubernur.
Gubernur juga mendorong agar seluruh instansi teknis dan jajaran TNI-Polri terus menguatkan pengawasan di lapangan.
Upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan serta edukasi pemanfaatan lahan secara bijak guna menekan potensi kemunculan titik api baru.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menggarisbawahi pentingnya soliditas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
Sinergi ini diperlukan untuk memastikan setiap respons darurat di lapangan terlaksana secara cepat, tepat sasaran, dan terukur.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, memaparkan serangkaian aksi konkrret yang telah disiagakan.
Langkah operasional mencakup pemadaman darat dan udara, pembangunan ratusan sumur bor sebagai sumber air darurat, distribusi air bersih ke pemukiman warga, hingga penyediaan posko kesehatan dan logistik berupa masker serta multivitamin bagi masyarakat dan tim relawan.
Di sisi lain, Kepala BMKG Provinsi Kalteng, Agung Sudiono Abadi, menyampaikan analisis mengenai dinamika cuaca wilayah.
Pihaknya menjelaskan bahwa masa peralihan menuju musim hujan berlangsung secara bertap dan tidak merata, sehingga kewaspadaan ekstra terhadap potensi karhutla tetap mutlak diperlukan.
BMKG memprakirakan intensitas curah hujan akan berangsur meningkat pada November, dengan puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
Kendati demikian, potensi bara api bawah tanah (smoldering) pada karakteristik lahan gambut tetap berisiko jika tidak ditangani hingga tuntas.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir bersama jajaran. (asp)