BALANGANEWS, KUALA KURUN – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gumas menggelar jumpa pers dan rapat keterlibatan publik, dalam rangka pemaparan capaian program di tahun 2022 serta rencana aksi program strategis untuk tahun 2023.
”Dalam program strategis di tahun 2023 ini, kita mendapatkan target PTSL 1.864 bidang tanah sertifikat, dan target 2.778 hektare pengukuran peta bidang tanah,” kata Kepala BPN Kabupaten Gumas Ferdinan Adinoto, Selasa (21/2/2023).
Untuk target PTSL sudah ditetapkan lokasinya, yakni terletak sembilan desa yang ada di Kabupaten Gumas. Sedangkan, pengukuran peta bidang tanah dilakukan di empat desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Miri Manasa.
”Kalau pengukuran peta bidang tanah, sudah dilakukan penyuluhan dan dilakukan pemasangan tanda batas atau gerakan masyarakat pemasangan tanda batas,” terangnya.
Mengenai kegiatan PTSL, aparat desa bisa mengumpulkan dana dari masyarakat maksimal Rp.250.000,00 Dana tersebut digunakan untuk distribusi patok, penyiapan materai, serta biaya transportasi aparat desa datang ke kantor BPN dalam rangka konsultasi.
”Artinya, kalau salah satu komponen itu tidak dilaksanakan, maka anggaran dapat dikurangi dari target maksimal Rp.250.000,00. Semoga di tahun 2023, kita dapat lebih maksimal lagi,” harapnya.
Terkait capaian program tahun 2022, ada beberapa pelaksanaan fisik yang belum maksimal seperti redistribusi tanah. Dari target 3.000 bidang, capaian hanya 1.118 bidang tanah. Salah satu penyebab adalah lokasi redistribusi tanah berasal dari kegiatan pelepasan kawasan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora).
Kendala lainnya yaitu ada beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi sehingga komunikasi dengan perangkat desa terhambat, lokasi geografis yang sangat jauh, serta pemahaman masyarakat masih rendah tentang pentingnya sertifikat hak atas tanah.
”Ini juga menjadi kendala kami, sehingga target tidak dapat maksimal pada tahun 2022,” ujarnya.
Selanjutnya, dipaparkan juga capaian serapan anggaran BPN Kabupaten Gumas tahun 2022, yakni 77,99 persen. Dari aplikasi smart Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), capaian itu cukup baik dan berada di urutan 143 se-Indonesia, dari 550 kantor BPN. Capaian serapan anggaran itu tertinggi se Provinsi Kalteng. (ahs)
