Pemkab Gunung Mas Belajar Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

624

, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan kunjungan kerja ke Pemkab . Kunker diikuti oleh Bupati Jaya S Monong, Wakil Bupati Efrensia LP Umbing, Kepala Badan Pendapatan Daerah Edison, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Osner Sagala, serta sejumlah pejabat eselon III.

”Dalam kunker itu, kami belajar mengenai strategi yang dapat dilakukan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah,” ucap Bupati Gumas Jaya S Monong, melalui Kepala Edison, Selasa (21/2/2023).

Dia mengatakan, Kabupaten Murung Raya dipilih karena tahun 2023 ini target pendapatan daerah di sana Rp1.939.156.141.050,74. Jumlah itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan target Kabupaten Gumas yang hanya Rp1.184.704.234.995,00.

”Ada perbedaan target pendapatan daerah yang cukup jauh. Tentunya harus ada strategi yang dilakukan untuk mencapainya, dan itu akan kami diimplementasikan di Kabupaten Gumas,” tegasnya.

Dia menuturkan, tingginya target pendapatan daerah di Kabupaten Murung Raya dikarenakan sumber pendapatan daerah di sana juga besar. Yang berasal dari transfer umum-dana bagi hasil pemerintah pusat SDA mineral dan batu bara mencapai Rp894.885.589.000,00.

”Kalau Kabupaten Gumas, dana transfer umum-dana bagi hasil pemerintah pusat (SDA) mineral dan batu bara yang hanya Rp199.722.303.000,” katanya.

Saat ini, Kabupaten Murung Raya memiliki 32 perusahaan tambang batubara yang berkontribusi dalam pendapatan daerah dari dana transfer umum-dana bagi hasil pemerintah pusat. Kalau di Kabupaten Gumas, baru ada dua perusahaan tambang batubara.

”Dua perusahaan batu bara itu telah berproduksi dan memberikan kontribusi terhadap dana transfer umum-dana bagi hasil sektor ,” ujarnya.

Dalam kunker itu, strategi yang akan dilakukan oleh Pemkab untuk peningkatan dana bagi hasil yakni terlebih dahulu akan melakukan pendataan perusahaan batu bara di Kabupaten Gumas sehingga hasil produksi perusahaan juga bisa diketahui.

”Kalau sudah ada data, ini akan kami konfirmasi kembali ke pemerintah provinsi melalui dinas terkait, kementerian ESDM, dan kementerian keuangan,” tukasnya. (sid)