BALANGANEWS, KASONGAN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan validasi data penerima bantuan sosial (bansos). Permintaan ini bertujuan agar bantuan dari pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang kurang mampu.
Anggota DPRD Katingan, H. Hanafi, menjelaskan pentingnya validasi data ini. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bansos lainnya adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Karena jika salah data atau ada data yang tumpang tindih, maka akan berdampak bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, penyalurannya juga bisa terhambat,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.
Hanafi menyarankan agar dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan/Desa, Kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Katingan. “Setelah data masuk semua, sebelum diserahkan ke Kemensos RI, pihak Dinsos sebaiknya melakukan verifikasi faktual lagi data tersebut ke desa dan Kelurahan untuk memastikan kebenarannya,” tuturnya.
Dia juga mengakui adanya kendala dalam proses pendataan dan verifikasi data ini, terutama terkait biaya transportasi. Oleh karena itu, pihak dewan mendorong Pemkab Katingan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk pendataan dan verifikasi faktual data masyarakat miskin.
“Tujuannya, guna memastikan bahwa bansos yang dikucurkan pemerintah itu tepat sasaran serta demi terwujudnya kevalidan data orang-orang yang memang membutuhkan bansos itu,” ungkap H. Hanafi.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan bansos yang diberikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang memang memerlukan, sehingga pencapaian kesejahteraan di Kabupaten Katingan dapat lebih terjamin. (fe)
