BALANGANEWS, KASONGAN – Uang komite yang dibayar oleh ratusan siswa bagi sekolah yang ada di Kabupaten Katingan yang menerapkan nya uang komite di situasi pandemi covid-19 ini sebaiknya ditiadakan. Demikian saran dari Aldy, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan yang diungkapkannya kepada sejumlah media, Jum’at pagi (18/12/2020)
Pasalnya, di situasi pandemi covid-19, sejak Maret hingga Desember 2020 ini semua sekolah dari berbagai jenjang pendidikan menurutnya tidak melaksanakan proses belajar-mengajar secara tatap muka.
Sementara uang yang dibayar untuk komite setiap bulannya itu bertujuan untuk membiayai (membantu) kegiatan ekstrakuler dan berbagai jenis kegiatan lainnya yang ada justru untuk mendukung prestasi siswa/anak didik.
Oleh karena kegiatan ekstrakurikuler serta kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah tidak bisa dilaksanakan, jika uang tersebut tetap dibayar maka menurut dia akan mubazir. Karena, tidak bisa digunakan untuk apapun juga. “Agar tidak mubazir, sebaiknya ditiadakan dulu pembayarannya, paling tidak untuk di situasi pandemi covid-19 ini,” saran ketua komisi I yang membidangi pendidikan ini.
Selain itu, menurutnya di situasi pandemi covid-19 ini, masyarakat kita juga terkena dampaknya. Salah satunya, bagi yang hanya beraktivitas hari ini untuk mencukupi biaya kebutuhannya untuk hari ini juga, mungkin tidak bisa berkurang pendapatannya. “Karena, mereka juga was-was bercampur sedih untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah. Apalagi berkerumun dengan orang banyak,” terangnya.
Dengan berkurangnya melakukan aktivitas di luar rumah, lanjutnya, untuk mengeluarkan segala biaya untuk kebutuhan rumah tangganya selalu berhati-hati. Maksudnya, yang mereka fikirkan di situasi saat ini asal bisa mencukupi biaya rumah tangganya saja.
“Sedangkan untuk pembayaran lainnya kalau bisa ditiadakan. Minimal bisa ditunda. Termasuk juga pembayaran uang komite,”. Ujarnya legeislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Terkait dengan uang komite ini pula, dirinya mengingatkan kepada semua sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, terutama bagi sekolah yang menerapkan uang komite, meskipun mungkin sudah menjadi kesepakatan para orang tua/wali murid, namun jangan sampai gara-gara tidak mampu membayar uang komite, lalu pihak sekolah tidak memberikan raport semesternya.
“Hal ini jangan sampai terjadi di sekolah manapun juga,” tegas anggota dewan asal daerah pemilihan (dapil) Katingan II yang meliputi wilayah kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang dan Tasik Payawan ini. (abu)Â
