BALANGANEWS, KOTIM – Tidak kurang dari 400 orang ikuti Forum Discussion Group (FGD) Penguatan Kompetensi MKKS SMA/SMK/SLB/Pengawas dan Komite Sekolah se-Kalimantan Tengah, dengan mengangkat tema Pengelolaan Sekolah Bebas Pungli.
FGD dilaksanakan di Ballroom Hotel Aquarius Sampit, Rabu (26/7/2023). Peserta FGD terdiri Kepala SMA/SMK/SLB/Pengawas dan Pengurus Komite Sekolah se-Kalimantan Tengah.
Keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di sektor pendidikan, tergambar jelas dari kehadiran pejabat utama Pemprov Kalteng secara lengkap pada FGD tersebut, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, dan Sekretaris Daerah Kalteng H. Nuryakin.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Herson B. Aden dalam sambutannya mengatakan, FGD ini dalam rangka penguatan kompetensi dan wahana menyerap aspirasi dari unit penyelenggara pendidikan khususnya SMA/SMK/SLB, guna kemajuan pembangunan khususnya sektor pendidikan, melalui pengelolaan sekolah bebas Pungli.
“Di samping forum ini sebagai wahana diskusi, Bapak Gubernur merindukan pertemuan dengan insan-insan pendidik, untuk mendengar langsung permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi di lapangan,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo menyebut bahwa permasalahan di sektor pendidikan selalu ada hampir di seluruh daerah di Indonesia, karena merupakan hal yang sangat kompleks dan komprehensif.
“Masalah anggaran pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sumber daya pendidik, sarana prasarana hingga infrastruktur pendidikan adalah satu kesatuan yang saling mengkait. Dengan keterbatasan dari Pemerintah untuk memenuhi itu semua, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens antar stakeholders termasuk penyelenggara pendidikan itu sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa anggaran untuk sektor pendidikan di Kalteng pada tahun 2023 ini menduduki urutan kedua setelah PUPR.
“Pada Tahun Anggaran 2023 ini, anggaran bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp 1,258 Triliun lebih, urutan kedua terbesar setelah Dinas PUPR. Secara keseluruhan, dana pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah (SMA, SMK dan SLB) adalah Rp 406,397 Miliar lebih,” imbuh Edy.
Senada dengan Wagub, Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran tidak menampik bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih belum bisa maksimal dalam pemenuhan kebutuhan di sektor pendidikan, disebabkan keterbatasan anggaran.
“Sektor pendidikan adalah sektor yang berkembang secara dinamis dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan tuntutan zaman. Anggaran 20 persen dari APBN atau APBD, belum bisa memenuhi kebutuhan ideal di sektor pendidikan,” ujarnya.
Sugianto Sabran juga menegaskan agar keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan dan pembenaran adanya pungutan liar (PUNGLI) yang dilakukan oleh pihak sekolah atau penyelenggara pendidikan.
