BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Wengga Febri Dwi Tananda, kembali menyoroti isu krusial dalam pelayanan publik, yakni belum meratanya distribusi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh wilayah provinsi.
Ia menilai, kesenjangan distribusi ini menjadi penghambat utama dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat Kalteng.
Menurut Wengga, wilayah pedalaman dan pelosok masih mengalami kekurangan tenaga medis, sementara sebagian besar nakes terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Ketimpangan ini, kata dia, berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan.
“Tenaga kesehatan jangan hanya terpusat di perkotaan. Kita harus pastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, bisa mendapatkan layanan yang sama,” ujarnya, Senin (14/4/2025).
Politikus muda dari Partai Gerindra ini menilai bahwa pemerataan nakes bukan sekadar soal jumlah, melainkan soal tata kelola distribusi yang berkeadilan.
Ia mendesak pemerintah daerah menyusun kebijakan afirmatif yang mampu menarik tenaga medis untuk bertugas di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terlayani.
“Ini bukan soal tidak adanya tenaga, tapi bagaimana menata sistem distribusinya. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah sengaja membiarkan daerah tertentu kekurangan tenaga medis,” tegasnya.
Wengga menambahkan, kebijakan pemerataan juga merupakan cerminan dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat, yaitu hak atas kesehatan.
Hal ini selaras dengan semangat keadilan sosial yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geografis.
“Kita ingin semua warga Kalteng, baik di kota maupun pelosok, memiliki hak yang sama untuk sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak,” pungkas Wengga.
Ia berharap, isu ini bisa menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan, agar tidak terus menjadi persoalan yang berulang dari tahun ke tahun. (asp)
