BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menyetujui rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.
Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 dan Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di gedung DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).
Seluruh fraksi pendukung DPRD Kalteng menyatakan sepakat, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, dan PAN. Namun, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, beberapa catatan penting diberikan untuk jadi perhatian pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Rahardian Fani, menegaskan bahwa penyusunan LKPJ harus mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 agar substansi laporan benar-benar mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti kondisi ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor primer, serta mendorong percepatan hilirisasi industri berbasis potensi lokal.
“Fraksi Partai Golkar menilai bahwa perekonomian Kalteng masih belum cukup kokoh karena bertumpu pada sektor-sektor primer, seperti pertambangan dan perkebunan, yang rentan terhadap fluktuasi global dan tidak berkelanjutan secara jangka panjang,” ujar Fani.
Tak hanya itu, Golkar juga memberi perhatian atas meningkatnya jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, meskipun Kalteng termasuk provinsi dengan angka kemiskinan terendah keenam secara nasional.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang perlu segera ditangani.
Dari Fraksi Partai NasDem, Asdy Narang menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemprov sepanjang 2024.
“Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya atas kinerja dan prestasi yang sudah dicapai,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Habib Abdul Rasyid, menyarankan agar struktur pelaporan LKPJ lebih terperinci dan komprehensif.
Selain itu, PKB mendorong optimalisasi pendapatan daerah untuk mendanai program prioritas, termasuk perluasan akses infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan di wilayah-wilayah yang masih minim pembangunan.
“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Pemprov Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat,” tegas Habib.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum evaluasi bersama atas kinerja pemerintahan daerah selama tahun 2024 dan penentuan arah kebijakan ke depan demi pembangunan Kalteng yang lebih merata dan berkeadilan. (asp)
