BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terkait sektor energi dan pertambangan dalam rapat paripurna pembahasan LKPj Gubernur Tahun 2024.
Juru Bicara Fraksi Nasdem DPRD Kalteng, Asdy Narang, menekankan pentingnya pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam.
Menurut Asdy, pemerintah perlu menyusun peta jalan atau roadmap besar transisi energi di Kalteng dengan target implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih terukur dan melibatkan pihak swasta serta BUMD energi.
“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas ESDM mulai merancang roadmap besar transisi energi dengan peta jalan implementasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih terukur, tentu saja melibatkan pihak swasta dan BUMD energi sebagai mitra strategis,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti soal pengelolaan air tanah di Kalimantan Tengah. Usulan zonasi konservasi air tanah (CAT) yang telah menyasar 14 kabupaten/kota dinilai perlu dipercepat implementasinya, demi mencegah ancaman krisis air di masa depan akibat eksploitasi berlebihan.
Tak hanya itu, Asdy menyebutkan pentingnya peningkatan nilai tambah dari sektor pertambangan. Hilirisasi mineral menjadi agenda prioritas yang harus didorong, termasuk percepatan pembangunan smelter yang hingga kini belum terealisasi.
“Tanpa hilirisasi, Kalimantan Tengah akan terus menjadi daerah pengekspor bahan mentah dengan kontribusi minim ke PDRB,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan tambang rakyat (WPR) juga menjadi sorotan. Fraksi NasDem meminta agar penanganan WPR lebih serius dilakukan guna mencegah praktik tambang ilegal yang merugikan negara sekaligus merusak lingkungan.
Karena itu, pihaknya mendorong Dinas ESDM untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM pengawas lapangan, serta mempererat sinergi lintas sektoral dalam pengawasan sektor energi dan pertambangan secara terpadu. (asp)
